Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memimpin rakor di Makassar.(Foto: Ist)
MAKASSAR, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat, khususnya untuk pendaftaran tanah pertama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Imbauan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).
“Kalau mau tanah masyarakat punya sertipikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus bagi rakyat yang masuk kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Nusron dalam keterangan tertulisnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembebasan BPHTB bukan hanya mempercepat proses sertipikasi tanah, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Menurutnya, masih banyak bidang tanah di Sulsel yang belum bersertipikat lantaran pemiliknya tidak mampu menanggung biaya BPHTB.
“Ini persoalan besar yang harus kita selesaikan bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi sertipikat belum terbit karena belum bayar BPHTB, itu sangat disayangkan. Padahal dengan sertipikat, masyarakat punya ketenangan dan dasar hukum yang kuat,” tambah Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah kepada sejumlah kepala daerah. Adapun penyerahan meliputi: Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Kabupaten Pangkep 208 sertipikat, Kabupaten Wajo 1 sertipikat, Kabupaten Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertipikat, Kabupaten Luwu Timur 2 sertipikat, Kabupaten Soppeng 17 sertipikat, dan Kabupaten Bantaeng 2 sertipikat.
Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf, yang menerima 208 sertipikat atas nama pemerintah daerah, menyampaikan apresiasinya. “Aset ini bukan sekadar dokumen, tetapi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset Pemda. Terima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran,” ujarnya.
Hadir pula Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Dony Erwan beserta jajaran. (red)
Be First to Comment