Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta (23/9/2025). (Ist)
JAKARTA, NP — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) yang masih mencatat tingkat inflasi tinggi untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Bank Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna mengidentifikasi penyebab inflasi sekaligus merumuskan strategi pengendalian yang efektif.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
“Koordinasi ini penting agar setiap daerah dapat memahami penyebab inflasi secara spesifik, apakah terkait pasokan, distribusi, atau faktor lain, sehingga langkah yang diambil tepat sasaran,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Inflasi nasional per Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (yoy), masih dalam kisaran target pemerintah 2,5 persen ±1 persen. Mendagri menilai capaian tersebut sebagai indikator positif yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Namun demikian, sejumlah daerah dilaporkan mengalami inflasi di atas 3,5 persen. Daerah tersebut antara lain Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
“Pemda di daerah-daerah ini perlu segera duduk bersama BPS, Bulog, BI, dan juga asosiasi pelaku usaha seperti Kadin atau Apindo untuk membedah persoalannya,” tegasnya.
Tito menyebutkan faktor penyebab inflasi dapat bervariasi, mulai dari kelangkaan pasokan pangan, tarif yang diatur pemerintah, hingga hambatan logistik. Ia juga menyinggung potensi penimbunan oleh oknum tertentu yang dapat memperparah situasi.
Sementara itu, perkembangan harga sejumlah komoditas pangan turut menjadi perhatian. Mendagri mencatat penurunan signifikan harga bawang merah di 303 kabupaten/kota selama September 2025, dibanding 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga pada Agustus lalu.
Di sisi lain, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Bapanas dinilai efektif menahan laju kenaikan harga beras. Pada minggu keempat Agustus, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah, namun menyusut menjadi 106 daerah pada minggu ketiga September.
Adapun komoditas lain seperti cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras masih menunjukkan tren kenaikan yang perlu diwaspadai.
Rapat turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II KSP Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda dan Forkopimda secara virtual.(red)
Be First to Comment