Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menyampaikan keterangan pers mengenai sikap Indonesia terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah di Jakarta, Jumat (6/3). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Pemerintah Indonesia menegaskan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan bersikap netral dalam menyikapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.Sikap tersebut diambil agar Indonesia dapat berperan secara aktif dan konstruktif dalam menjaga perdamaian serta ketertiban dunia.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, mengatakan Indonesia berharap dapat memainkan peran sebagai pihak yang menjembatani dialog atau honest broker di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.
“Sebagai bentuk implementasi dari politik luar negeri kita yang bebas aktif dan tentunya amanat konstitusi untuk turut melaksanakan penertiban dunia, Indonesia berharap untuk berperan sebagai honest broker, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” ujar Santo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3).
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret sebagai implementasi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Langkah pertama adalah menyampaikan seruan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan kekerasan dan segera melakukan deeskalasi. Seruan tersebut telah disampaikan sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat pada Sabtu (28/2).
Langkah kedua adalah memperkuat komunikasi diplomatik dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah guna mendorong dialog dan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi.
Dalam kurun sepekan terakhir, Menteri Luar Negeri Sugiono disebut telah melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Uni Emirat Arab, serta Arab Saudi.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan, termasuk pimpinan Uni Emirat Arab, Emir Qatar, serta Raja Yordania.
“Tentunya yang kita ingin lakukan adalah mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional,” kata Santo.
Langkah ketiga yang menjadi prioritas pemerintah adalah memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah agar terhindar dari dampak konflik.
Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan seluruh perwakilan RI di negara-negara terdampak untuk memantau situasi dan menyiapkan langkah perlindungan lanjutan, termasuk kemungkinan evakuasi apabila kondisi keamanan memburuk.
“Kami memastikan bahwa upaya pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah tetap menjadi prioritas utama, terutama terkait dengan apakah diperlukan evakuasi bagi masyarakat kita yang ada di kawasan tersebut,” tutup Santo. (Red)
Be First to Comment