Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat mengikuti RDP bersama Komisi II DPR RI.(Ist)
JAKARTA, NP – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan publik serta pelaksanaan program prioritas di bidang pertanahan dan penataan ruang. Ia hadir dalam rapat didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Untuk pagu tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri atas tiga program utama, yakni dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Senin.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta operasional 527 satuan kerja (satker) di pusat dan daerah. Sementara itu, Rp3,023 triliun ditujukan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional akan difokuskan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar. Sedangkan anggaran non-operasional diarahkan pada program-program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, serta penyusunan peta zona nilai tanah. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun,” ujar Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada tahun 2026. Angka ini meningkat sekitar 9,12 persen atau Rp300 miliar dari target tahun sebelumnya. PNBP tersebut didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dengan sisanya berasal dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, serta sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menyukseskan berbagai program pertanahan dan tata ruang.
“Kami berharap seluruh program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus mendapat dukungan serta pendampingan dari Komisi II DPR RI. Kami menyampaikan apresiasi atas aspirasi rakyat yang telah disampaikan melalui para anggota dewan,” ucap Nusron.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(red)
Be First to Comment