Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kawasan Pantura, Senin (8/9/2025).(Ist)
JAKARTA, NP — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Badan Otorita Pengelola (BOP) Pantai Utara Jawa, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan **Giant Sea Wall (GSW)** yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan, proyek GSW bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan tata kelola kelembagaan yang solid. Karena itu, perlu dibentuk satu lembaga otoritatif untuk menyatukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir secara terintegrasi.
“Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, *core business*-nya mencakup empat tahapan utama, yaitu persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan,” kata Purwadi dalam Rapat Kelembagaan BOP Pantura Jawa di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Senin (8/9/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Purwadi menambahkan, proyek GSW melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan kelembagaan tunggal yang mampu mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing instansi. Dengan begitu, pelaksanaan proyek dapat lebih konsisten, terkoordinasi, dan akuntabel.
Selain fungsi proteksi wilayah pesisir dari banjir rob dan penurunan muka tanah, GSW juga diharapkan menjadi pendorong pengembangan kawasan strategis yang berbasis tata ruang terpadu. Keberadaan BOP diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan menjaga kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut.
Kementerian PANRB mendukung proses kelembagaan ini melalui perumusan desain organisasi yang efisien, sederhana, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adaptif.(red)
Be First to Comment