Kepala BMKG bersama jajaran menyampaikan keterangan pers terkait prediksi puncak musim kemarau 2026 di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Foto: Ist)
JAKARTA, NP — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ketersediaan air, kesehatan, serta berbagai sektor terdampak.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa puncak kemarau pada Juli 2026 mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Ia menjelaskan, “wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur.”
Menurut BMKG, puncak kemarau kemudian meluas pada Agustus 2026 yang mencakup 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia. Pada periode ini, sebagian besar wilayah terdampak meliputi Sumatra bagian tengah, mayoritas Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar Papua.
Sementara itu, pada September 2026, sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah daratan akan memasuki puncak musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa hingga akhir Mei 2026 tercatat 200 ZOM atau 11,83 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Ia menyebutkan, wilayah yang sudah terdampak mencakup sebagian Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Juni 2026, sebanyak 198 ZOM atau sekitar 31,60 persen wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar Sumatra, Kalimantan Barat, Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, hingga Papua bagian timur.
“Sebanyak 66 ZOM atau sekitar 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau pada Juli 2026, di antaranya Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku,” jelas Ardhasena.
BMKG juga menilai musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan lebih panjang dibanding kondisi normal, sehingga memerlukan kesiapsiagaan lebih tinggi. Ardhasena menjelaskan, “kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Niño yang masih memengaruhi dinamika iklim.”
Ia menambahkan, fenomena El Niño diprediksi masih bertahan hingga awal 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kuat sebesar 62 persen, yang dampaknya dapat beririsan dengan periode musim kemarau hingga pertengahan Oktober.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan penyesuaian sektor pertanian melalui pengaturan jadwal tanam dan pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan serta berumur pendek. Sektor sumber daya air juga diimbau melakukan revitalisasi waduk, perbaikan distribusi air, serta menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.
BMKG turut meminta sektor energi memastikan kapasitas air bendungan tetap optimal untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah cepat menghadapi potensi penurunan kualitas udara yang dapat memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain itu, kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ditingkatkan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilakukan secara situasional.
Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menegaskan bahwa OMC dilaksanakan secara adaptif mengikuti dinamika atmosfer jangka pendek. “Pelaksanaan OMC dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang aktif dalam skala jam hingga 10 hari,” ujarnya.
BMKG menegaskan bahwa pembaruan informasi iklim ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun langkah mitigasi dan adaptasi. “Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di daerah seperti pemerintah daerah, Forkopimda, dan BPBD agar informasi ini dapat digunakan secara tepat,” kata Faisal.
Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi BMKG guna menghindari hoaks terkait cuaca, iklim, dan kebencanaan. BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan bersama menghadapi periode kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering pada 2026.(red)
Be First to Comment