JAKARTA, NP – Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong masyarakat menjadi nasabah cerdas (smart traders) yang melek digital di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Menurutnya, pemahaman terhadap risiko menjadi modal penting agar trader mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh janji keuntungan yang tidak realistis.
“Transformasi digital telah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan instrumen perdagangan. Masyarakat perlu menjadi digital traders sekaligus smart traders yang membekali diri dengan penguatan literasi. Traders yang cerdas mampu mengambil keputusan bijak dan tidak mudah tergiur janji keuntungan,” ujar Mendag Busan dalam keterangannya.
Menurut Budi, perdagangan berjangka komoditi memiliki peran dalam mendorong perekonomian nasional, antara lain sebagai instrumen lindung nilai (hedging), pembentukan referensi harga (price discovery and price reference), dan diversifikasi investasi. Ia berharap PBK dapat turut mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia melalui akses perdagangan di sektor agrikultur, energi, dan berbagai komoditas unggulan.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, mengatakan pertumbuhan industri PBK perlu diiringi dengan penguatan literasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Penguatan literasi tersebut juga mencakup pemahaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
“Bappebti bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, pengawasan, hingga perlindungan masyarakat. Upaya ini untuk membangun industri PBK yang aman, sehat, transparan, berintegritas, dan berdaya saing,” ujar Tirta.
Bulan Literasi PBK 2026 merupakan penyelenggaraan tahun keempat yang digelar Bappebti. Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 peserta secara daring dan luring. Sejumlah pimpinan ekosistem PBK, yang meliputi bursa, lembaga kliring, dan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), turut hadir sebagai bagian dari sinergi penguatan literasi PBK.
Bulan Literasi PBK 2026 berlangsung hingga 8 November 2026. Rangkaian kegiatan diisi seminar daring dan luring, gelar wicara (talkshow), siniar (podcast), sosialisasi “Trading Goes to Campus”, serta informasi terkini PBK (market update).
Kegiatan tersebut digelar di lima kota besar, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bulan Literasi PBK 2026 ditargetkan menjangkau 1,5 juta peserta yang berasal dari masyarakat umum, pelaku usaha, mahasiswa, serta pemangku kepentingan.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengapresiasi pelaksanaan Bulan Literasi PBK 2026. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat terhadap PBK menjadi penting di tengah kemudahan transaksi digital.
“Kami berharap, Bulan Literasi PBK 2026 dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat, memperkuat tanggung jawab pelaku usaha, dan meningkatkan kualitas perlindungan nasabah,” ujar Anggia.
Salah satu peserta Pembukaan Bulan Literasi PBK 2026, Kesya Rizki Az Zahra, mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana, mengaku tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena ingin memperluas pengetahuannya mengenai PBK.
“Harapannya, saya bisa mendapat wawasan yang lebih luas mengenai cara trader bekerja di era digital,” ujar Kesya.
Direktur PT Sentra Arta Maxima, Fridericus Wishnubroto, yang hadir sebagai perwakilan pelaku usaha penyelenggara sistem perdagangan alternatif dalam industri PBK, menilai Bulan Literasi PBK 2026 dapat membantu memperkenalkan PBK secara lebih luas kepada masyarakat.
“Untuk memajukan PBK, bulan literasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui Bulan Literasi PBK 2026, kami harap PBK makin luas dikenal dan dipahami masyarakat,” ujar Fridericus.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penganugerahan Satya Niyama kepada pelaku usaha yang dinilai berkomitmen menerapkan tata kelola yang jujur, transparan, dan patuh terhadap regulasi PBK. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog literasi PBK yang menghadirkan Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti Ima Siti Fatimah; Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Zulfan Syaiful Bahri; Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta Syarifah Nuly Nazlia; Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia Nursalam; serta Direktur Utama PT Indobursa Karisma Berjangka Agung Rihayanto.
Transaksi 10,35 Juta Lot
Bappebti mencatat total volume transaksi PBK sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 10,35 juta lot. Angka tersebut meningkat 9,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 9,46 juta lot.
Sementara itu, khusus pada Juli-Agustus 2026, jumlah nasabah aktif tercatat sebanyak 183 ribu nasabah.
Pasar fisik emas digital juga mencatat pertumbuhan signifikan. Volume transaksinya mencapai 115,9 ton dengan nilai transaksi sebesar Rp299,5 triliun atau meningkat 641,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi timah murni batangan dan kontrak sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) juga mengalami peningkatan.
Sejumlah komoditas yang aktif diperdagangkan dalam PBK antara lain minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), olein, kakao, kopi, dan emas. Indonesia juga memiliki berbagai komoditas strategis yang berpeluang diperdagangkan melalui PBK, mulai dari komoditas pertanian dan perkebunan seperti karet, kopra, kedelai, jagung, dan teh; komoditas pertambangan dan energi seperti nikel, batu bara, dan perak; hingga produk perikanan dan kelautan.
Pemanfaatan kontrak multilateral berbasis komoditas strategis dinilai dapat mengoptimalkan kinerja perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
Kemendag melalui Bappebti juga terus memperkuat pengawasan transaksi, pengawasan keuangan, pengawasan kepatuhan, serta pemenuhan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Pengawasan dilakukan secara tegas terhadap aktivitas perdagangan ilegal.
Sepanjang Januari-September 2026, Bappebti telah memblokir 812 situs perdagangan ilegal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem PBK yang aman sekaligus memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali risiko dan menghindari praktik perdagangan ilegal. (red)
Be First to Comment