JAKARTA, NP – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong penguatan ekosistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pengembangan UMKM melalui integrasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha.
“Kartu ini perlu dibangun secara terintegrasi berbasis tata kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” tegas Rini dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (26/9).
DPI mencakup Digital ID untuk autentikasi penerima, Data Exchange untuk integrasi data lintas instansi, dan Digital Payment untuk transaksi aman dan efisien. Pengembangan dilakukan dengan prinsip security by design, perlindungan data, dan peningkatan kepercayaan digital (digital trust).
Rini menekankan pentingnya strategi yang komprehensif:
1. Kolaborasi lintas sektor,
2. Pendekatan top-down berbasis data,
3. Penguatan DPI untuk akuntabilitas,
4. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi,
5. Regulasi adaptif dan dinamis.
Saat ini, uji coba digitalisasi bansos tengah berlangsung melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha akan menjadi kelanjutan dari piloting ini.
“Langkah ini wujud nyata transformasi layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat serta penguatan UMKM,” tutup Rini.(red)
Be First to Comment