Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyalami Juru Bicara Ftaksi PDI Perjuangan (PDIP) I Wayan Sudirta usai membacakan pandangan Fraksi PDIP atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Foto: DPR RI)
JAKARTA, NP- DPR RI menggelar Rapat Paripurna yang salah satu agendanya adalah penyampaian pandangan terkait RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan Pemerintah.
Rapat Paripurna DPR digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Selain Puan, pimpinan dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Sedangkan dari pemerintah diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Selanjutnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pandangan ini menyusul penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam Rapat Paripurna pekan lalu.
Menanggapi pandangan delapan fraksi yang ada di DPR RI itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengapresiasi semua Fraksi DPR RI atas masukan, pandangan, serta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025.
“Masukan dan pandangan atas KEM PPKF 2025 ini menjadi catatan penting dan perhatian bagi Pemerintah, sekaligus memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN Tahun 2025,” terang Menkeu.
Menkeu mengatakan APBN yang sehat dan kredibel akan menjadi instrumen kebijakan yang sangat efektif untuk menjaga kinerja perekonomian nasional, serta meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan dan risiko ketidakpastian global yang masih tinggi, KEM PPKF 2025 didesain dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudence), namun tetap fleksibel untuk mengantisipasi dinamika eksternal yang mungkin terjadi.
“Mengingat APBN 2025 adalah APBN transisi dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan fiskal dan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ucap Menkeu.
Oleh karena itu, menurut Menkeu, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Menkeu mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Menkeu menegaskan bahwa cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
Jawab Kebutuhan Rakyat
Berkaitan dengan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan memastikan RAPBN 2026 betul-betul ditujukan untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Puan mengungkapkan, realisasi anggaran Triwulan pertama Tahun 2025 masih menunjukkan konsolidasi fiskal di internal Pemerintah. Ia mengimbau agar pelaksanaan efisiensi APBN 2025 disertai dengan kinerja yang baik dan transparansi pengelolaannya.
“Setiap rupiah yang digunakan dalam APBN atau yang dihemat adalah uang rakyat yang dititip kelolakan untuk membangun kehidupan rakyat yang sejahtera,” tegas Puan.
Menyinggung KEM-PPKF Tahun 2026 dengan tema ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’. Menurut Puan, tema ini menunjukan komitmen Pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang substansial sehingga Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan kekuatan ekonomi nasional.
“Tema tersebut juga sangat relevan dengan tatanan global yang semakin kompleks dan tidak pasti. Dinamika global saat ini semakin menuntut kita untuk tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar global. Kita harus membangun kekuatan dalam negeri,” paparnya.
“DPR RI akan terus mencermati agar APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional,” tegas Puan.(har)
Be First to Comment