JAKARTA, NP – Sinergi TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Bea Cukai kembali membuahkan hasil dalam upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Tim gabungan Intelijen Kodaeral XIV Sorong bersama Bea Cukai Sorong berhasil menggagalkan distribusi 19.960 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di sebuah jasa penitipan (jastip) kawasan KM 10, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (19/11/2026).
Pengungkapan tersebut bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa penitipan di wilayah Kota Sorong. Menindaklanjuti informasi itu, personel Detasemen Intelijen (Denintel) Kodaeral XIV Sorong bersama petugas Bea Cukai Sorong langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap paket kiriman yang dicurigai.
Dinas Penerangan Angkatan Laut dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua karton berisi rokok ilegal berbagai merek. Barang bukti tersebut terdiri atas 102 slop atau 1.020 bungkus, dengan total mencapai 19.960 batang rokok tanpa pita cukai.
Rokok ilegal tersebut diketahui rencananya akan diambil seorang kurir berinisial NSR (55). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, NSR mengaku baru pertama kali mengambil paket rokok ilegal tanpa pita cukai melalui jasa penitipan tersebut. Namun, yang bersangkutan mengakui sebelumnya telah menerima pengiriman rokok sebanyak delapan kali.
Rokok tanpa pita cukai itu rencananya akan dipasarkan dengan harga Rp 15.000 per bungkus atau Rp 150.000 per slop. Praktik tersebut diduga menjadi bagian dari mata rantai distribusi rokok ilegal yang berupaya memanfaatkan jasa penitipan untuk menghindari pengawasan.
Seluruh barang bukti selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Sorong untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, pendataan, serta klasifikasi berdasarkan jenis dan merek. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung proses hukum lebih lanjut.
Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 29 dan Pasal 54. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keberhasilan penindakan ini sekaligus menunjukkan soliditas dan koordinasi lintas instansi antara TNI AL dan Bea Cukai dalam memperketat pengawasan jalur distribusi barang serta mencegah masuk dan beredarnya komoditas ilegal di wilayah Papua Barat Daya.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen TNI AL dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali (red)







Be First to Comment