Press "Enter" to skip to content

MPR Sepakat Pemilihan dan Pelantikan Wapres Mundur ke 9 Desember 2026

Social Media Share

Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat konferensi pers bersama usai Rapat Gabungan terkait keputusan jadwal Sidang Paripurna MPR RI yang diundur pada 9 Desember 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: ahmadmuzani2)

JAKARTA, NP-  MPR RI resmi menetapkan tanggal Sidang Paripurna untuk pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026.

Sidang Paripurna diundur dari jadwal semula yamg sebelumnya mengagendakan Sidabg Paripurna MPR RI dilaksanakan pasa Rabu, 2 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan perkintaan.mundur jadwal Sidang Paripurna MPR RI tersebut atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian permintaan Preisden tersebut disetujui dan disepakati dalam Rapat Gabungan MPR RI bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD RI.

Sebelumnya dalam Rapat Gabungan MPR RI tanggal 13 November 2026, telah menetapkan Sidang Paripurna digelar 2 Desember 2026 dan telah bersurat kepada presiden. Presiden Prabowo kembali mengirimkan surat kepada MPR pada hari ini, 16 November 2026 untuk meminta ditunda satu pekan.

Presiden meminta waktu karena ada agenda kenegaraan dan perlu membutuhkan waktu untuk membahas nama calon wakil presiden bersama partai koalisi dan berbagai tokoh untuk menerima pertimbangan.

“Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu,” ucap Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai Rapat Gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Sidang paripurna MPR RI tanggal 9 Desember 2026 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka setelah menyatakan diri mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR RI dan kepada Presiden Prabowo pada 12 November 2026 lalu.

Lebih jauh menjelaskan, rapat gabungan MPr RI juga memutuskan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto sebagai ketua tim ad hoc bersama dua wakil ketua dan 36 anggota.

Sementara Wakil Ketua MPR RI Fraksi NasDem Lestari Moerdijat ditetapkan sebagai Koordinator tim verifikasi bersama ketua tim verifikasi sekaligus Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman dan satu sekretaris dari fraksi PDI Perjuangan.

“Itulah beberapa keputusan rapat hari ini. Terima kasih atas perhatian yang begitu besar disampaikan oleh kawan-kawan media. Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” tegas Muzani.(har)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *