Diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026). (Foto: KWP)
JAKARTA, NP- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.
Menurut Mekeng, keberadaan obligasi daerah menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Penegasan disampaikan Mekeng di sela-sela diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.
Ia menjelaskan, sejak tahun lalu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi di sembilan provinsi dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.
Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penyusunan naskah akademik yang nantinya akan diserahkan kepada DPR sebagai landasan pembahasan RUU Obligasi Daerah.
“Menurut kami, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah,” ujar Mekeng di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, sejak era reformasi dan penerapan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri, termasuk dalam memperkuat kemampuan fiskalnya. Namun, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan APBD dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Mekeng mengatakan, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat maupun investor.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek strategis. Salah satunya Vietnam yang menerbitkan obligasi untuk mendukung pembangunan pengelolaan air dan pengolahan sampah.
Skema serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan mengarahkan dana obligasi pada proyek-proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.
“Obligasi daerah harus disandarkan pada proyek yang bisa menghasilkan uang. Misalnya pembangunan rumah sakit atau pelabuhan. Dari kegiatan tersebut ada pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kupon atau bunga serta pokok obligasi,” jelasnya.
Mekeng menegaskan, dana hasil penerbitan obligasi daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan maupun kegiatan yang tidak memiliki sumber pendapatan jelas.
Ia juga membedakan obligasi daerah dengan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurutnya, obligasi daerah memiliki basis pembayaran dari pendapatan proyek yang dibiayai, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terukur sejak awal.
Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan bahwa tidak semua daerah dapat dengan mudah menerbitkan obligasi. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi, mulai dari persetujuan DPRD, pemeriksaan kondisi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga evaluasi oleh lembaga dan otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan Fraksi Partai Golkar MPR, terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.
Ia menambahkan, penerbitan obligasi juga harus memperhatikan kesiapan proyek. Pemerintah daerah perlu memastikan perencanaan pembangunan telah matang agar dana yang diperoleh dari investor dapat langsung dimanfaatkan dan tidak mengendap tanpa kegiatan produktif.
Selain itu, Mekeng menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi agar tetap sesuai dengan tujuan penerbitannya.
Ia juga memastikan bahwa pergantian kepala daerah tidak akan membatalkan kewajiban pembayaran obligasi yang telah diterbitkan. Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Ketika obligasi sudah diputuskan dan diterbitkan, kewajibannya tetap berjalan sampai jatuh tempo meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Sama seperti surat utang negara yang tetap berlaku meskipun presidennya berganti,” tegasnya.
Mekeng berharap, pembentukan UU Obligasi Daerah dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menyediakan alternatif investasi yang produktif bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, Fraksi Partai Golkar MPR telah memasuki tahap final penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan MPR pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIB untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Dengan adanya landasan hukum yang kuat,
Pemda dan DPRD Jadi Bagian Penting
Di forum sama, Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI, Ferdiansyah, mengatakan pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait penerbitan obligasi daerah. Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.
Menurut Ferdiansyah, penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Pengelolaannya pun harus berbasis proyek atau project based, sehingga penggunaan dana dapat terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk meminimalkan risiko, penerapan obligasi daerah dapat dimulai dari pengembangan infrastruktur yang sudah tersedia. Misalnya, peningkatan kapasitas pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, serta infrastruktur lainnya yang memiliki potensi pengembangan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak harus selalu memulai pembangunan dari nol, tetapi dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah ada untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.
Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar MPR RI, Ade Rossi, menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan akibat pengurangan transfer ke daerah.
Menurutnya, banyak kebutuhan pembangunan di daerah yang harus tetap berjalan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif selain mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Untuk membantu pembangunan di daerah tentu diperlukan alternatif yang lain, salah satunya obligasi daerah,” kata Ade Rossi.
Terdapat sejumlah sektor pelayanan publik yang berpotensi dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah. Di antaranya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Ade Rossi menilai kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar, tetapi juga daerah penyangga dan berbagai wilayah lainnya.
Karena itu, menurutnya, obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. (har)







Be First to Comment