Press "Enter" to skip to content

BRIN Dorong Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Tak Berhenti di Investasi

Social Media Share

Academic Symposium “Aligning Chinese-Style Modernization with Golden Indonesia 2045: New Opportunities and New Prospects” membahas penguatan kerja sama Indonesia–Tiongkok menuju Indonesia Emas 2045.(Foto: Ist)

JAKARTA, NP – Kerja sama Indonesia–Tiongkok harus menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi Indonesia dan tidak berhenti pada investasi berbasis ekstraksi. Penguatan alih teknologi, sumber daya manusia, riset, dan inovasi dinilai menjadi kunci agar kemitraan kedua negara mampu menopang target Indonesia Emas 2045.

Pandangan itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, Muhammad Najib Azca, dalam Academic Symposium bertajuk “Aligning Chinese-Style Modernization with Golden Indonesia 2045: New Opportunities and New Prospects” di Gedung Widya Graha BRIN Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

“Perubahan tatanan global, disrupsi teknologi, dan krisis iklim menuntut Indonesia memiliki strategi pembangunan yang mampu menjaga otonomi strategis sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama internasional,” ujar Najib, dikutip dari laman resmi BRIN, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Najib, hubungan Indonesia–Tiongkok yang telah berlangsung selama 76 tahun tidak semestinya hanya diukur dari besarnya perdagangan dan investasi. Kerja sama bilateral juga perlu diperluas melalui kolaborasi akademik dan penguatan kapasitas pengetahuan.

“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi ini melahirkan sebuah pertanyaan mendasar: bagaimana kita menavigasi dunia yang tidak lagi menawarkan satu resep pembangunan tunggal? Bagaimana kita menjaga otonomi strategis di tengah tarikan kepentingan kekuatan-kekuatan besar?” katanya.

Najib mengatakan, Chinese-style modernization dan visi Indonesia Emas 2045 dapat menjadi objek pembelajaran akademik. Keduanya memang lahir dari sejarah, sistem politik, dan struktur sosial yang berbeda, sehingga pengalaman Tiongkok tidak dapat sekadar disalin ke Indonesia.

“Kita bukan sedang mencari model untuk disalin, melainkan pengalaman untuk dipelajari secara kritis, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan dalam kondisi apa sesuatu bekerja,” ujarnya.

Investasi Jangan Berhenti pada Ekstraksi

Najib menekankan sedikitnya empat aspek strategis yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan kerja sama Indonesia–Tiongkok.

Pertama, transformasi struktural dan peningkatan nilai tambah. Kerja sama harus mendorong alih teknologi, pendalaman industri, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta tata kelola lingkungan yang lebih kuat.

“Investasi yang berhenti pada ekstraksi tidak akan mengantarkan kita ke 2045,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting agar kerja sama ekonomi tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah, sementara penguasaan teknologi dan nilai tambah tetap berada di luar negeri.

Kedua, transisi hijau. Indonesia memiliki mineral kritis, energi terbarukan, hutan tropis, dan ekosistem laut yang strategis. Sementara Tiongkok memiliki kekuatan manufaktur dan teknologi hijau. Kombinasi kedua potensi itu dinilai membuka ruang kerja sama yang luas, sepanjang pembangunan tetap memperhitungkan dampak sosial dan ekologis.

Ketiga, penguatan riset, inovasi, dan SDM. Kolaborasi riset, pertukaran periset, serta publikasi bersama dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas pengetahuan kedua negara.

Keempat, membangun kepercayaan publik. Najib mengingatkan, keberhasilan hubungan bilateral tidak cukup ditentukan oleh neraca perdagangan dan besarnya investasi. Persepsi publik, memori kolektif, dan sentimen masyarakat turut menentukan keberlanjutan kemitraan.

“Kemitraan yang berkelanjutan hanya bisa dibangun di atas resiprositas, transparansi, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Najib menilai ilmu sosial dan humaniora memiliki posisi penting untuk memastikan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Kohesi sosial, legitimasi politik, serta kepercayaan antarmasyarakat dan antarbangsa juga harus menjadi bagian dari agenda pembangunan.

“Karena itu, forum seperti hari ini bukan sekadar seremoni akademik. Ia adalah bentuk diplomasi pengetahuan, ruang di mana dua komunitas ilmiah dapat berbicara secara setara, terbuka, dan kritis,” katanya.

Ia berharap simposium tersebut menjadi pijakan awal bagi agenda riset bersama BRIN dan CASS yang lebih terstruktur, termasuk melalui riset kolaboratif, pertukaran periset, dan publikasi bersama.

Menurut Najib, kerja sama tersebut bukan hanya penting bagi hubungan Indonesia–Tiongkok, tetapi juga dapat memperkuat kontribusi ilmu sosial di kawasan serta membangun sinergi di antara negara-negara Global South.

“Semoga dialog hari ini melahirkan gagasan yang jernih, jujur, dan bermanfaat bagi kedua bangsa,” pungkas Najib. (red)

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *