Wakasau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi menyimak jalannya Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama jajaran Kemhan dan TNI terkait evaluasi pengelolaan anggaran pertahanan.(Foto:Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola anggaran pertahanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan pertahanan negara. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Kemhan dan TNI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., hadir mewakili Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. Rapat tersebut dipimpin Komisi I DPR RI dan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto yang mewakili Menteri Pertahanan RI, serta jajaran pejabat Kemhan dan TNI.
Dalam rapat tersebut, Wamenhan menekankan bahwa pengelolaan anggaran pertahanan bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan kekuatan, kesiapan operasi, dan keberlanjutan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
“Anggaran pertahanan harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Setiap penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan pertahanan serta mendukung pelaksanaan tugas TNI,” ujar Wamenhan.
Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kemhan dan TNI dalam mengelola keuangan negara. Salah satu catatan positif yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Kemhan dan TNI mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama tiga tahun berturut-turut.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi Kemhan dan TNI dalam menjaga disiplin pengelolaan anggaran serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI terus berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” demikian disampaikan dalam rapat tersebut.
Turut hadir Panglima TNI, Kasad, Kasal, serta sejumlah pejabat utama TNI lainnya. (red)
Be First to Comment