Kumalasari Kartini, Kepala Bidang Perempuan Partai Gelora dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026, yang diselenggakan KPPG di Gedung Nusantara V MPR/DPR Senayan Jakarta, Jumat (26/6/2026). Partai Gelora mendorong peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik sekaligus keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. (Foto: Partai Gelora)
JAKARTA, NP- Keterlibatan perempuan dalam politik tidak lagi hanya diukur dari terpenuhinya kuota keterwakilan, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dapat mempengaruhi arah kebijakan yang menyentuh kepentingan publik.
“Tetapi peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga politik belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan keluarga,” kata Kumalasari Kartini, Kepala Bidang Perempuan Partai Gelora, Sabtu (27/6/2026).
Sebab, menurut dia, banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural, kultural, finansial, dan institusional, seperti keterbatasan akses terhadap jaringan kekuasaan, stereotip gender, tingginya biaya politik, serta kurangnya dukungan kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan.
“Selain itu, banyak perempuan yang masih memikul beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik,” katanya.
Hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan, meskipun banyak perempuan Indonesia kini semakin aktif di berbagai bidang, termasuk politik.
Perspektif tersebut, disampaikan Kumalasari Kartini, yang akrab dipanggil Mala dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026, yang diselenggakan KPPG di Gedung Nusantara V MPR/DPR Senayan Jakarta pada Jumat (26/6/2026).
Saresehan dan Dialog Perempuan tersebut, membahas strategi untuk mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepemiluan, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan agar partai politik peserta pemilu memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif.
Mala mengatakan, Partai Gelora menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam penguatan partai, bukan sekadar pemenuhan kuota.
“Partai Gelora berupaya mencetak perempuan yang mampu berperan aktif serta memengaruhi kebijakan publik,” katanya.
Karena itu, Partai Gelora memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam pencalonan politik dan posisi strategis partai.
“Rekruitmen terhadap perempuan dilakukan secara terbuka. Kemudian mereka diwajibkan mengikuti kaderisasi, serta diberikan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan,” katanya.
Partai Gelora, lanjut dia, berkomitmen untuk memperluas partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai dengan meningkatkan kualitas kaderisasi,, serta mendorong perempuan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan.
“Bagi Partai Gelora, keberhasilan perempuan dalam politik tidak hanya diukur dari jumlah kursi yang ditempati, tetapi dari kemampuan mereka membawa perubahan dan memengaruhi kebijakan,” katanya.
Menurut dia, kesetaraan gender merupakan agenda kebangsaan yang penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia melalui kontribusi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
“Partai Gelora memastikan isu perempuan menjadi bagian dari agenda kebijakan partai,” katanya.
Mala berpandangan, arah perjuangan dalam lima tahun ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi dan kemandirian keluarga, peningkatan kualitas pendidikan dan kepemimpinan perempuan.
Selain itu, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kesehatan perempuan di setiap tahap kehidupan.
“Serta memperkuat representasi perempuan yang mampu memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Mala.
Mala mengatakan, Partai Gelora akan mendorong solidaritas lintas partai untuk membangun kerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan perempuan, anak, keluarga, dan masa depan bangsa.
Ia berharap perbedaan pandangan politik, tetap dapat berjalan berdampingan dengan kolaborasi dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan.
“Komitmen bersama perlu diwujudkan dalam peningkatan kepemimpinan perempuan, pengutamaan kepentingan perempuan dan anak dalam kebijakan publik,” katanya.
Komitmen bersama itu juga perlu dilakukan dalam penolakan terhadap kekerasan dan diskriminasi, perempuan dengan penguatan kolaborasi lintas organisasi.
Disamping itu, diperlukan juga pembangunan budaya politik yang inklusif dan berintegritas, serta pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai fondasi ketahanan keluarga.
Mala menilai perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, setara, dan maju.
“Ketika perempuan berkembang dan berdaya, keluarga menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya akan memperkuat bangsa secara keseluruhan,” pungkas Mala.
Dalam Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 itu, Kumalasari ‘Mala’ Kartini selaku Ketua Kabid Perempuan Partai Gelora didampingi Wakabid Tanti Lidia, Sekbid Tuti Nurbiati, Wakil Sekbid Rini Arianti, serta dua anggota Bid Perempuan Windi Werdiningsih dan Dini.
Saresehan dan Dialog Perempuan Nasional 2026 tersebut, merekomendasikan tiga kesimpulan. Pertama penguatan kapasitas calon legislatif perempuan. Kedua, komitmen partai politik melalui dukungan nyata dan berkelanjutan. Ketiga penguatan regulasi, afirmasi, dan pengawasan pemilu. (har)
Be First to Comment