Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).(Ist)
JAKARTA, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa selama satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, tidak ditemukan adanya kasus sengketa tanah baru yang timbul dari produk kebijakan Kementerian. Hal ini menurutnya menjadi indikasi awal keberhasilan reformasi sistem pertanahan nasional yang lebih akuntabel dan tertutup bagi praktik-praktik mafia tanah.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).
Menteri Nusron menambahkan bahwa berbagai sengketa yang saat ini masih ditangani Kementerian ATR/BPN merupakan kasus warisan masa lalu, bahkan sebagian berasal dari lebih dari satu dekade silam.
“Semua masalah yang ada saat ini merupakan residu dari 5, 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Kami fokus menyelesaikan warisan ini agar tak menjadi beban berkelanjutan bagi masyarakat dan negara,” ungkapnya.
Sebagai upaya preventif, Nusron menekankan pentingnya pembangunan sistem pertanahan yang kuat, akurat, dan akuntabel. Reformasi sistem menjadi senjata utama dalam melawan praktik mafia tanah, yang kerap memanfaatkan celah kelemahan administrasi dan regulasi.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang seiring perbaikan sistem internal. Cara paling efektif melawannya adalah dengan membentengi diri, membangun sistem yang tidak bisa dibobol dan diakali,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN mencatat, sepanjang tahun 2025, upaya pencegahan terhadap tindak pidana pertanahan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp9,67 triliun. Selain itu, sekitar 13 ribu hektare lahan berhasil diamankan dari ancaman penguasaan ilegal.
Turut mendampingi dalam sidang kabinet tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, bersama para menteri dan kepala lembaga negara di bawah Kabinet Merah Putih.(red)
Be First to Comment