Kemenag Siapkan Anggaran Puluhan Miliar untuk Ketahanan Sarana Keagamaan dan Pendidikan dari Bencana

Menag Nasaruddin Umar memaparkan program ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan dari bencana. (Foto: Kemenag)

JAKARTA, NP – Kementerian Agama mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat ketahanan sarana keagamaan dan pendidikan berbasis umat dari risiko bencana. Pernyataan itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja bersama Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Rabu (5/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Rapat gabungan tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, Bappenas, Basarnas, BNPB, BMKG, BAZNAS, TNI, Polri, dan kementerian lainnya. Mendampingi Menag, hadir Wamenag Romo Muhammad Syafi’i, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, serta pejabat tinggi Kementerian Agama.

Menurut Menag, pada 2026 Kemenag menyiapkan alokasi anggaran khusus sebesar Rp16,16 miliar melalui skema SBSN untuk merehabilitasi tujuh Kantor Urusan Agama (KUA) terdampak bencana. Selain itu, melalui skema Rehabilitasi dan Manajemen Risiko (RM) yang difasilitasi Kementerian PUPR, akan dilakukan revitalisasi terhadap 101 madrasah terdampak dengan nilai Rp139,9 miliar. Tambahan Rp35,75 miliar dialokasikan melalui pembiayaan SBSN untuk merehabilitasi delapan madrasah lainnya.

“Kita ingin memastikan keberagamaan berdampak, termasuk pada perlindungan kehidupan, pelestarian lingkungan, dan penguatan ketangguhan masyarakat,” tegas Menag, dikutip laman resmi Kemenag.

Program ini sejalan dengan agenda nasional Asta Cita melalui implementasi program Ekoteologi dan Beragama Berdampak. Kemenag mendorong penerapan rumah ibadah ramah bencana, green office, serta gerakan satu juta pohon sebagai bentuk kontribusi nyata keberagamaan terhadap perlindungan lingkungan dan ketangguhan masyarakat.

Langkah Strategis Kemenag

Menag menjelaskan, Kemenag secara aktif memastikan keberlanjutan layanan pendidikan dan peribadatan di wilayah terdampak bencana. Kementerian juga memobilisasi penyuluh agama sebagai relawan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual bagi masyarakat.

“Komunitas keagamaan sering menjadi barisan terdepan ketika bencana terjadi. Kementerian Agama berkomitmen memastikan keberlanjutan layanan keagamaan dan pendidikan serta mendampingi masyarakat secara moral dan spiritual,” ujar Menag.

Respons Kemenag terhadap bencana terkini, seperti banjir di Bali, runtuhnya bangunan Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, dan robohnya musala serta majelis taklim di Bogor, telah menyentuh total bantuan lebih dari Rp1,4 miliar. “Empati Kementerian Agama bukan hanya melalui doa, tetapi aksi nyata memulihkan sarana pendidikan dan ibadah serta ketenangan masyarakat,” tambah Menag.

Timwas Penanganan Bencana DPR RI mengapresiasi langkah Kemenag dan kementerian/lembaga lain dalam penanganan bencana di seluruh fase. Timwas mendorong penyelarasan regulasi lintas kementerian, peningkatan koordinasi layanan kedaruratan termasuk single emergency number dan single command center, penguatan sinergi pusat-daerah bersama masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media, serta penunjukan pejabat khusus untuk koordinasi intensif dengan Timwas DPR.

“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan darurat benar-benar cepat, satu komando, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ketua Timwas DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (red)