Ilustrasi – Gedung Mahkamah Agung RI, simbol keadilan tertinggi di Indonesia.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) menegaskan pentingnya mentorship, keamanan pengadilan, dan jaminan karier berbasis kompetensi bagi hakim perempuan.
BPHPI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3) menggelar diskusi daring bertajuk “Judicial Wellbeing and Safe Workplaces” pada Rabu (11/2/2026). Acara ini dihadiri oleh Ketua BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., serta The Honorable Justice Suzanne Christie dan The Honorable Justice Liz Boyle dari Federal Circuit and Family Court of Australia, diikuti oleh para pengurus BPHPI serta hakim tingkat pertama dan tingkat banding.
Dalam pemaparannya, Dr. Nani Indrawati menyoroti dimensi gender dalam judicial well being, termasuk tantangan khusus yang dihadapi hakim perempuan, mulai dari keputusan penempatan yang berdampak pada tanggung jawab keluarga hingga pengelolaan fungsi yudisial di tengah ekspektasi gender. “Kedepan kami juga telah menerapkan sistem mentorship para hakim sebagai bentuk penyangga, support system agar tetap bertahan sampai mereka mencapai puncak karirnya,” ujar Dr. Nani dalam rilis pers, Jumat (13/2/2026).
Acara ini juga dihadiri oleh Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, yang mengapresiasi BPHPI dan Mahkamah Agung atas perhatian terhadap kesejahteraan hakim. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga keamanan hakim. “Kami saat ini tengah menyusun court security, berupa penanganan pengadilan hingga melakukan studi banding di Australia. Seorang hakim terutama hakim perempuan ini akan merasa aman dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diberikan olehnya,” katanya.
Selain itu, Yuwono menekankan ruang karier bagi hakim perempuan di lingkungan militer dan TUN. Contohnya, Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., baru saja dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama. “Bagi kami, seorang hakim perempuan itu naik karirnya bukan karena dia perempuan. Tapi naik karirnya karena dia memang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk itu,” pungkas Yuwono. (red)
Be First to Comment