Ilustrasi petani jagung.(Ist)
JAKARTA, NP — Pemerintah bergerak cepat menanggapi kenaikan harga jagung di sejumlah sentra produksi dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga ini dikhawatirkan membebani biaya produksi peternak unggas yang bergantung pada jagung sebagai bahan baku utama pakan.
Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (26/8/2025). Sejumlah langkah antisipatif disiapkan untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga.
“Kami telah mengimbau industri pakan agar tidak menaikkan harga. Selain itu, kami memetakan calon penerima bantuan jagung dan mempertemukan kelompok tani dengan pemasok,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, di Jakarta, dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
Kementan juga bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi distribusi dan mencegah penimbunan jagung. Menurut Agung, kolaborasi lintas pihak penting untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Pemerintah pusat, daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha harus kompak. Swasembada pangan menjadi perhatian Presiden dan Menteri Pertanian, dan itu perlu dukungan bersama,” ujarnya.
Dari sisi produksi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro, memastikan ketersediaan jagung secara nasional masih mencukupi. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik, produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen sepanjang Januari–September 2025 diperkirakan mencapai 12,13 juta ton dari luas panen 2,11 juta hektar.
Potensi panen selama Juli–September 2025 sebesar 0,61 juta hektar dengan potensi produksi 3,6 juta ton. Adapun proyeksi neraca jagung nasional 2025 menunjukkan surplus sekitar 4,6 juta ton dari total ketersediaan 19,55 juta ton dan kebutuhan 14,95 juta ton.
Bapanas juga menyatakan penyaluran cadangan jagung pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sedang diproses. Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut aspirasi peternak sudah ditindaklanjuti dan akan dibawa ke rapat terbatas untuk diputuskan.
“Saya minta peternak bersabar. Semua proses dilakukan sesuai aturan agar penyaluran tepat sasaran dan kondisi tetap kondusif,” kata Ketut.
Langkah cepat ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor perunggasan, sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap protein hewani tetap terjangkau.(red)
Be First to Comment