Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).(Ist)
JAKARTA, NP – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mengintensifkan pemanfaatan tujuh jalur distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini dinilai penting dalam rangka menekan potensi kenaikan harga beras di berbagai wilayah.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10). Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi kementerian/lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa optimalisasi distribusi SPHP harus dilakukan melalui tujuh kanal utama, yakni pengecer pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet BUMN, outlet instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta toko modern.
“[Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat. Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” ujar Mendagri dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM agar terus menjalankan fungsinya secara optimal. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta dukungan jaringan distribusi dari instansi TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Di samping itu, Mendagri menekankan perlunya promosi aktif dari Perum Bulog dan percepatan distribusi melalui jalur Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern.
“Juga dilakukan operasi khusus, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga di atas satu persen. Berdasarkan data, jumlahnya tidak banyak, hanya 16 daerah,” katanya.
Dalam sesi pemaparan, Mendagri juga menyampaikan kondisi inflasi nasional. Inflasi Indonesia secara tahunan (year-on-year/YoY) pada September 2025 mencapai 2,65 persen. Angka ini dinilai cukup stabil dan masih dalam rentang yang aman, baik dari sisi produsen maupun konsumen.
Dua kelompok utama penyumbang inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Mendagri juga menyoroti lonjakan harga emas yang mencapai 40 persen secara tahunan, menjadi salah satu faktor pendorong inflasi.
“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga mendongkrak seluruh sektor. Banyak yang beralih ke emas, termasuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Untuk kelompok pangan, beberapa komoditas dinilai perlu mendapat perhatian khusus, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Meski harga beras secara nasional relatif stabil, Mendagri menyebut terdapat delapan kabupaten yang mencatatkan kenaikan harga di atas dua persen, yakni Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri langsung Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah mengikuti kegiatan ini secara daring.(red)
Be First to Comment