Terima Audiensi. (Foto:Ist)
JAKARTA, NP – Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerima audiensi Ketua TP PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur. Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi NTT ini dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT.
Julie mengakui, saat ini angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi dan memperngaruhi kualitas SDM nantinya. “Kita tahu bahwa stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Dengan demikian, kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan”, ucap Julie.
Selanjutnya Julie juga menambahkan”, NTT ini SDM nya butuh untuk menaikkan strandar, walaupun alamnya luar biasa. Saya melihat kelemahan pendidikan dan kesehatan di NTT”, tambahnya.
“Saya mempunyai program yang sudah berjalan 3 tahun. PKK juga sudah adakan 2 tahun berturut-turut itu adalah menu untuk sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD, SD di seluruh Desa. Model ini juga sampai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru”, imbuh Julie.
Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp OG (K) sangat menyambut baik komitmen TP PKK NTT dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dokter Hasto menyebutkan, “Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 yang saya usulkan ke Pak Presiden bahwa harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa”, sebut dokter Hasto.
“Kita harus kerjasama full dengan PKK, sekarang ini yang sudah kita siapkan yaitu regulasi, Pak Gubernur menjadi ketua pengarah. Kemudian di dalam regulasi itu, Pak Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana, namun kebijakan full ada di Pak Gubernur. Ibu PKK menjadi salah satu unsur ketua disini, kemudian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu”, tambahnya.
Kemudian dokter Hasto juga menyebutkan, “Untuk menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Harapan saya NTT ada _special treatment_ , karena memang kondisinya harus kita tempuh betul supaya keadilan secara nasional terjadi di sana”, imbuhnya
“Sebetulnya pelayanan KB nya, masyarakat itu sangat _welcome_. Jadi untuk dorongan, anggaran sudah kami taruh di Kabupaten dan Kota di Dinas KB nya. Untuk memudahkan pelayanan, sekarang ini kan alat kontrasepsi, baik susuk maupun IUD dan yang lainnya mau berapa pun kita cukupi.
PKK ini ditetapkan sebagai unsur ketua tim percepatan penurunan stunting”, terang dokter Hasto.(rls)
Soal Stunting, Kepala BKKBN, Terima Audiensi Ketua TP PKK Provinsi NTT
Be First to Comment