JAKARTA, NP – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan pesan pastoral dan seruan moral kepada gereja-gereja, umat Kristen, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kehidupan demokrasi, menegakkan keadilan, dan memelihara persatuan bangsa di tengah dinamika politik nasional.
Seruan tersebut disampaikan menyusul perkembangan ketatanegaraan terkait pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Peristiwa ini dinilai menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi.
Ketua Umum PGI Jacklevyn Frits Manuputty dalam dokumen Pesan Pastoral dan Seruan Moral Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026), menyatakan bahwa PGI menghormati langkah tersebut sebagai keputusan yang ditempuh melalui jalur konstitusional.
“PGI berharap MPR RI dan Presiden menuntaskan proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi, secara transparan, dan tepat waktu, dengan mengutamakan integritas serta kepentingan bangsa, bukan sekadar kompromi kekuasaan,” demikian pernyataan PGI.
PGI juga mengajak seluruh elemen bangsa menyikapi perkembangan tersebut dengan kepala dingin, tidak larut dalam saling menghujat, serta tetap menghormati martabat setiap pribadi yang terlibat.
Menurut PGI, dinamika politik tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik, tajamnya perbedaan pandangan di masyarakat, serta gelombang aksi penyampaian aspirasi yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian.
Di sisi lain, masyarakat masih bergulat dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kesejahteraan, keterpurukan ekonomi, keadilan sosial hingga kerusakan lingkungan, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
PGI menegaskan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Hal itu sejalan dengan pesan Nabi Yeremia dalam Yeremia 29:7 agar umat mengusahakan kesejahteraan tempat mereka hidup, serta seruan Nabi Amos dalam Amos 5:24 agar keadilan bergulung seperti air dan kebenaran mengalir seperti sungai.
“Perdamaian sejati hanya dapat dibangun di atas keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesediaan untuk mendengarkan suara mereka yang selama ini terabaikan,” demikian penegasan PGI.
Delapan Seruan Moral
Dalam pesan pastoral tersebut, PGI menyampaikan delapan seruan yang ditujukan kepada gereja dan umat serta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepada gereja dan umat, PGI mengajak seluruh jemaat Kristen untuk tekun mendoakan bangsa Indonesia dan para pemimpin yang sedang mengemban amanat rakyat. Doa diharapkan menjadi bagian dari ibadah jemaat, persekutuan keluarga, maupun kehidupan pribadi.
PGI juga mendorong gereja-gereja, para pelayan, dan umat untuk memelihara suara profetis dengan jujur dan penuh kasih. Gereja diharapkan tetap kritis serta berani mengingatkan pemerintah dan para pemangku kebijakan apabila terjadi ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maupun kebijakan yang merugikan rakyat.
“Sikap kritis bukanlah permusuhan, melainkan wujud cinta, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa,” tegas PGI.
Selain itu, gereja diminta tetap menjadi rumah bersama dan tidak membiarkan perbedaan aspirasi maupun pilihan politik merusak persekutuan. PGI menekankan pentingnya menghormati kebebasan politik setiap warga gereja, memperkuat dialog lintas iman, serta menolak penyebaran berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial.
Seruan berikutnya adalah memperkuat solidaritas kepada masyarakat yang menderita, khususnya korban kebakaran hutan dan lahan, korban kekerasan, anak-anak, warga lanjut usia, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Gereja juga didorong mengambil bagian dalam upaya merawat keutuhan ciptaan.
Desak Penghentian Kriminalisasi
Sementara kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, PGI menyerukan penegakan hukum yang adil serta penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
PGI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi, intimidasi, serta penggunaan kekuatan berlebihan terhadap warga, aktivis, mahasiswa, jurnalis, akademisi, dan tokoh agama yang menyampaikan kritik secara damai.
PGI juga meminta pembebasan terhadap mereka yang ditahan semata-mata karena menyampaikan pendapat, sekaligus menjamin proses hukum yang adil, transparan, tidak tebang pilih, dan bebas dari intervensi politik.
Setiap dugaan kekerasan yang dilakukan aparat, menurut PGI, harus diusut secara independen dan terbuka dengan melibatkan Komnas HAM. Hasil penyelidikan harus disampaikan kepada publik, sedangkan para pelaku, termasuk pemegang tanggung jawab komando, harus diproses sesuai hukum.
PGI turut meminta pemerintah membuka ruang dialog yang tulus dengan masyarakat dan tidak serta-merta melabeli aspirasi rakyat sebagai tindakan makar atau gerakan yang ditunggangi pihak tertentu.
Selain penegakan hukum, PGI menegaskan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai pilar demokrasi konstitusional. Institusi pertahanan tidak boleh ditarik ke dalam urusan keamanan dan ketertiban sipil di luar batas yang ditetapkan undang-undang.
PGI menolak kebijakan maupun upaya legislasi yang memperluas peran militer ke ranah sipil tanpa kendali demokratis yang jelas. Kepolisian juga diminta bekerja secara profesional dan akuntabel, sementara DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi bersenjata negara.
Karhutla Harus Jadi Prioritas Nasional
Dalam seruan berikutnya, PGI meminta pemerintah menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas nasional. Dinamika politik, menurut PGI, tidak boleh mengalihkan perhatian negara dari persoalan kemanusiaan dan ekologis tersebut.
PGI mendesak adanya audit kepatuhan terhadap pemegang konsesi di wilayah rawan kebakaran, pengumuman perusahaan yang lahannya terbakar, pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran, serta penegakan tanggung jawab pemulihan lingkungan.
“Negara tidak boleh bersikap keras kepada masyarakat adat dan petani kecil, sementara korporasi besar luput dari pertanggungjawaban,” demikian salah satu penegasan dalam seruan tersebut.
PGI juga mengingatkan bahwa konflik politik tidak boleh menyandera tanggung jawab utama negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.
Anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak boleh dikorbankan atau dialihkan demi kepentingan politik jangka pendek.
Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta tetap bekerja optimal dengan tata kelola transparan dan akuntabel, terutama dalam memberikan perhatian kepada masyarakat miskin, kelompok rentan, serta warga di wilayah terpencil dan terluar.
Mengakhiri pesan pastoral tersebut, PGI mengutip ajaran Yesus dalam Matius 5:9, “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.”
PGI menegaskan bahwa perdamaian bukanlah ketenangan yang dipaksakan, melainkan keadaan yang berakar pada keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
“Indonesia adalah rumah bersama yang dipercayakan Tuhan untuk kita rawat. Di tengah berbagai ketegangan dan ketidakpastian, marilah kita terus memelihara pengharapan, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persaudaraan,” demikian pesan PGI.
PGI berharap Tuhan menganugerahkan hikmat kepada para pemimpin, menguatkan rakyat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, menolong mereka yang sedang menderita, serta memampukan gereja-gereja terus menjadi pembawa keadilan, perdamaian, dan saksi kebenaran dalam kehidupan bangsa. (red)







Be First to Comment