Suasana awal penggenangan Waduk PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot. (Foto: Ist)
Kehadiran PLTA Batang Toru dinilai mendesak di tengah terbatasnya cadangan operasional sistem kelistrikan Sumatera. Yuliot mengungkapkan, kebutuhan listrik biasanya meningkat saat Natal dan Tahun Baru, sementara cadangan daya yang tersedia masih jauh di bawah kondisi ideal. “Cadangan operasional hanya 4 persen. Idealnya kan sekitar 15 sampai 20 persen,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Sabtu (10/10/2026).
PT PLN menyebutkan, sistem kelistrikan Sumatera bagian utara saat ini masih ditopang pasokan listrik dari Sumatera bagian selatan melalui jaringan transmisi. Dengan pertumbuhan beban listrik Sumatera Utara yang mencapai sekitar 100–120 MW per tahun, tambahan kapasitas 510 MW dari PLTA Batang Toru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik provinsi tersebut selama empat hingga lima tahun ke depan.
Yuliot menjelaskan, penggenangan waduk merupakan tahapan penting untuk menguji kesiapan seluruh fasilitas pembangkit sebelum dioperasikan. Pengujian mencakup kesiapan powerhouse, pencapaian ketinggian genangan sesuai target, serta kemampuan menyalurkan daya ke jaringan transmisi. “Jadi, tanpa penggenangan, kita tidak bisa melakukan uji coba atas seluruh fasilitas yang ada di sini,” ujarnya.
Proses penggenangan dipercepat pada triwulan IV 2026 dan akan dilanjutkan dengan pengujian seluruh instrumen selama dua pekan. Setelah tahapan tersebut rampung, pembangkit akan menjalani pengujian untuk terhubung ke jaringan PLN sebelum memasuki tahap operasi resmi.
Kementerian ESDM akan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan sebelum menerbitkan sertifikat laik operasi. “Dari Kementerian ESDM tinggal memastikan bisa berjalan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, kita akan menerbitkan sertifikat laik operasi,” kata Yuliot.
Penggenangan waduk dapat dilaksanakan setelah seluruh persoalan administrasi diselesaikan, termasuk pemenuhan kewajiban kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Penyelesaian tersebut dikawal bersama oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian Kehutanan, serta Kejaksaan Agung. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga itu menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan ketahanan energi nasional sebagaimana diarahkan dalam Asta Cita Presiden.
Selain menambah kapasitas pembangkit, PLTA Batang Toru diharapkan memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air. Hulu sungainya disebut terhubung dengan kawasan Danau Toba sehingga pasokan air dinilai relatif memadai, termasuk ketika terjadi fenomena El Nino. Namun, kecukupan pasokan air dan keberlanjutan operasional tetap bergantung pada kondisi hidrologi serta pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut.
Proyek strategis nasional senilai Rp21,6 triliun ini terdiri atas empat unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 127,5 MW. Pengembang proyek, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), juga telah menyiapkan kajian pengembangan tahap kedua dengan kapasitas tambahan 160 MW. Yuliot memastikan proyek tersebut turut melibatkan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan peralatan produksi dalam negeri sejauh memungkinkan.
Dimulainya penggenangan waduk menjadi tahapan penting bagi PLTA Batang Toru menuju pengoperasian. Jika seluruh pengujian dan persyaratan teknis terpenuhi sesuai jadwal, pembangkit ini diharapkan dapat memperkuat keandalan pasokan listrik Sumatera Utara, mengurangi tekanan terhadap cadangan operasional sistem, serta mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi nasional. (red)
Be First to Comment