Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).(Foto:Ist)
JAKARTA, NP – Kinerja tata kelola pemerintahan Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Sejumlah indikator strategis nasional maupun global mengalami peningkatan, seiring penguatan reformasi birokrasi yang dikawal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, perbaikan tersebut tercermin pada peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta Indeks Pelayanan Publik.
“Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat,” kata Rini saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026), sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima redaksi.
Tak hanya di tingkat nasional, capaian Indonesia juga mendapat pengakuan internasional. Perbaikan terjadi pada indikator Government Effectiveness Bank Dunia, Electronic Government Development Index Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Digital Government Index Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua di Asia Tenggara.
Rini menegaskan, Kementerian PANRB memegang peran strategis dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Selain menjadi regulator dan pembina tata kelola pemerintahan, kementerian juga menjadi bagian dari Strategic Diamond Presiden untuk memastikan birokrasi mendukung agenda prioritas nasional sekaligus mengawal proses aksesi Indonesia ke OECD.
“Pertama, sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kedua, sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Ketiga, mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD,” ujarnya.
Di bidang pengelolaan anggaran, Kementerian PANRB membukukan realisasi sebesar 97,98 persen dari pagu efektif Rp314 miliar. Anggaran tersebut menghasilkan tujuh capaian strategis, mulai dari penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui Reformasi Birokrasi Tematik hingga percepatan transformasi birokrasi nasional.
Salah satu capaian yang menonjol adalah perluasan Mal Pelayanan Publik. Hingga 2025, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang terintegrasi, cepat, dan inklusif.
Di sisi lain, inovasi pelayanan publik juga terus berkembang. Sejumlah inovasi pemerintah bahkan berhasil meraih penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA), yang menjadi pengakuan atas kualitas pelayanan publik Indonesia di tingkat internasional.
Kementerian PANRB juga memperkuat efektivitas kelembagaan melalui penataan organisasi, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel. Penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Transformasi digital pemerintahan turut dipercepat melalui pembangunan ekosistem Pemerintah Digital yang mencakup tata kelola, Digital Public Infrastructure (DPI), serta layanan digital yang terintegrasi. Pada saat yang sama, implementasi sistem merit ASN diperkuat melalui penataan pegawai non-ASN dan integrasi layanan kepegawaian dalam satu platform.
Selain itu, Kementerian PANRB menyelesaikan initial memorandum bidang Public Governance sebagai bagian dari dukungan terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
“Selanjutnya capaian ketujuh yaitu mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional,” kata Rini.
Menurut Rini, reformasi birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, di tengah keterbatasan fiskal, Kementerian PANRB tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan APBN agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Semoga sinergi ini terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia,” ujarnya.(red)
Be First to Comment