JAKARTA, NP – Lembaga keuangan global JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik. Pengakuan ini menegaskan bahwa tata kelola energi nasional yang dijalankan pemerintah, di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mulai menunjukkan hasil nyata.
Bahlil mengakui kondisi energi nasional saat ini masih jauh dari ideal. Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai eksportir minyak dan anggota OPEC, kini berstatus sebagai importir. Produksi minyak dalam negeri hanya sekitar 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi telah mencapai 1,6 juta barel per hari.
“Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya mencapai kemandirian energi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Business Forum Himpunan Alumni IPB University di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Meski demikian, tahun 2025 mencatat capaian penting. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, produksi minyak nasional melampaui target APBN. Menurut Bahlil, keberhasilan ini merupakan hasil dari keputusan strategis yang sebelumnya kerap dihindari.
Salah satu langkah krusial adalah optimalisasi ribuan sumur minyak tua, sebagian merupakan peninggalan era kolonial Belanda, yang selama ini tidak produktif meskipun masih memiliki cadangan. Pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memanfaatkan teknologi baru, disertai insentif serta pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumur secara legal.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan wilayah eksplorasi yang selama bertahun-tahun mangkrak. Pendekatan tegas diterapkan, salah satunya pada proyek Blok Abadi Masela.
“Kalau you (INPEX) tidak jalan dalam 6 bulan, saya cabut. Dan alhamdulillah sekarang sudah tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC)-nya,” ujar Bahlil.
Proyek senilai US$21 miliar di Maluku tersebut kini telah memasuki tahap lelang konstruksi. Sementara di Kalimantan Timur, temuan baru di Blok Ganal ditargetkan mulai berproduksi signifikan pada 2029.
Di sektor bahan bakar minyak (BBM), capaian paling terasa adalah penghentian impor solar pada 2026—tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Keberhasilan ini didorong kebijakan mandatori biodiesel yang telah berjalan hampir satu dekade, dengan tingkat pencampuran mencapai 40 persen dan ditargetkan naik menjadi 50 persen pada Juli mendatang.
Kebijakan tersebut memungkinkan sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi impor digantikan produk berbasis sawit dalam negeri.
Pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk bensin. Bahlil bahkan melakukan kunjungan ke Brasil untuk mempelajari penerapan mandatori etanol. Menurutnya, bahan baku seperti singkong, jagung, dan tebu tersedia melimpah di Indonesia.
“Kalau kita mandatori 20 persen, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter,” tegasnya.
Untuk sektor gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia masih mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG per tahun, sementara produksi domestik hanya 1,94 juta metrik ton. Di sisi lain, subsidi LPG membebani APBN hingga Rp80–87 triliun per tahun.
Sebagai solusi, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG), gas terkompresi yang diklaim 30–40 persen lebih murah dibanding LPG. Teknologi ini telah diuji coba di restoran dan dapur program makan bergizi gratis, serta tengah disiapkan untuk rumah tangga.
Di tengah upaya tersebut, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Ketergantungan pada pasokan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz mulai dikurangi, dengan memperluas sumber dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.
“Kalau bapak presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita kerja memikirkan 280 juta rakyat Indonesia,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga memastikan stabilitas harga energi bagi masyarakat. “Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP mencapai 100 dolar AS, insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik,” tegasnya.
Bahlil menekankan bahwa ketahanan energi tidak dibangun melalui satu kebijakan besar dalam waktu singkat, melainkan melalui serangkaian langkah strategis yang konsisten. Mulai dari optimalisasi sumur, percepatan proyek migas, hingga pengelolaan impor yang lebih adaptif, seluruhnya menjadi fondasi penguatan energi nasional. (red)
Be First to Comment