Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan keterangan terkait penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di kawasan KEK dan PSN, Jakarta, Kamis (23/4/2026).(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Sinergi hulu hingga hilir dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan forum yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut bertujuan menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan spesifik industri di kawasan KEK dan PSN.
Menurut dia, industri di KEK masih memerlukan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor masing-masing. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemnaker memiliki instrumen pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
“Pelatihan vokasi yang kami lakukan, termasuk program pemagangan, ke depan harus semakin selaras dengan kebutuhan KEK maupun PSN,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi terungkap bahwa program pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.
Menanggapi hal tersebut, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN.
“Kami telah memetakan langkah konkret ke depan secara lebih kolaboratif. Ada KEK yang membutuhkan jenis pelatihan tertentu, namun fasilitas pelatihan yang ada belum sepenuhnya siap. Ini yang akan difasilitasi oleh Kemenko,” ujarnya.
Forum juga menyepakati bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia.
Menaker menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni antara dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan langsung di fasilitas industri di kawasan KEK.
Ia menegaskan, forum ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pengelola KEK.
“Kami menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran untuk penyiapan SDM secara berkelanjutan. Mari kita dorong bersama peningkatan produktivitas nasional,” pungkasnya. (red)
Be First to Comment