Menlu RI Sugiono, Sidang Dewan Keamanan PBB di New York ( Foto: Ist)
NEW YORK, NP – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pentingnya keselarasan antara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Board of Peace dalam mendorong terwujudnya perdamaian Palestina.
Menurutnya, kedua entitas tersebut tidak boleh berjalan berlawanan arah karena justru akan melemahkan upaya kolektif penyelesaian konflik di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.
Sikap itu sekaligus akan menjadi pesan utama Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace.
Sugiono menjelaskan, Dewan Keamanan PBB dan Board of Peace memang memiliki mandat serta mekanisme kerja yang berbeda dalam mendorong perdamaian. Kendati demikian, keduanya harus saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas serta pengaruh dewan tersebut,” tegas Sugiono.
Ia menambahkan, pembentukan Board of Peace merupakan mandat dari Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang menitik beratkan pada rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Resolusi itu mencakup pembentukan Board of Peace serta pasukan International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari upaya stabilisasi kawasan.
Oleh karena itu, Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace akan tetap berlandaskan Piagam PBB dan prinsip multilateralisme.
Indonesia, bersama delapan negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian yang telah disepakati.
“Board of Peace harus bertindak berdasarkan prinsip persatuan dan penyelesaian konflik, bukan sekadar mengelola krisis, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak serta keadilan bagi rakyat Palestina,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan para kepala negara anggota Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2) waktu setempat. Pertemuan tersebut merupakan yang pertama sejak piagam pembentukan organisasi itu ditandatangani pada 22 Januari lalu.
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi momentum strategis untuk memainkan peran yang lebih sentral dalam mendorong penyelesaian konflik Israel–Palestina secara permanen.
Posisi Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB pada 2026 semakin menegaskan komitmen tersebut, sekaligus memastikan keterlibatan yang imparsial dan berlandaskan hukum internasional. (HT/rls)
Be First to Comment