Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mirah Midadan Fahmid. Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap manajemen arus transportasi dan mobilitas masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kestabilan ekonomi dan logistik di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).(Foto: DPD RI)
BIMA, NP- Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap manajemen arus transportasi dan mobilitas masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kestabilan ekonomi dan logistik di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
“Momentum Nataru selalu diiringi dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang signifikan, sehingga memerlukan kesiapsiagaan ekstra agar tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun keselamatan publik,” ujar Anngota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mirah Midadan Fahmid di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/12/2025).
Senator dari NTB ini mengatakan perlu perhatian pemda dan para pemangku kepentingan di masing-masing daerah karena tiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
Ia mencontoh di NTB yang menjadi konstituennya. NTB yang masuk daerah dengan kategori memiliki karakteristik khusus sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata unggulan. Lonjakan penumpang di bandara, pelabuhan, dan jalur penyeberangan laut kerap terjadi, terutama pada lintasan strategis seperti Lombok–Sumbawa dan kawasan wisata prioritas.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya manajemen transportasi yang terintegrasi, mulai dari pengaturan jadwal, kesiapan armada, hingga mitigasi potensi penumpukan penumpang akibat cuaca ekstrem atau gangguan teknis.
“Transportasi adalah urat nadi mobilitas masyarakat saat Nataru. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh moda transportasi darat, laut, dan udara berjalan aman, tertib, dan terkoordinasi. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh keterlambatan, penumpukan, atau lemahnya pengawasan keselamatan,” ujar Senator Mirah.
Selain aspek transportasi, Senator Mirah juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktivitas perayaan, meningkatnya arus wisatawan, serta mobilitas ekonomi yang tinggi berpotensi memunculkan gangguan kamtibmas jika tidak diantisipasi sejak dini.
Ia mendorong sinergi kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta aparat desa dan kelurahan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama masa libur panjang.
“Pendekatan persuasif dan humanis tetap perlu diutamakan, namun harus diiringi dengan kehadiran negara yang tegas dalam menjaga ketertiban. Pengamanan di pusat keramaian, kawasan wisata, rumah ibadah, dan jalur transportasi harus dilakukan secara proporsional agar masyarakat dapat merayakan Nataru dengan rasa aman dan nyaman,” imbuhnya.
Di sisi lain, Senator Mirah mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi dan logistik tidak boleh luput dari perhatian. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa periode Nataru kerap diiringi kenaikan harga kebutuhan pokok, gangguan distribusi barang, serta spekulasi di tingkat pasar.
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengawasan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Stabilitas ekonomi adalah bagian dari rasa aman masyarakat. Jangan sampai perayaan Nataru justru dibebani lonjakan harga atau kelangkaan barang. Pengawasan distribusi pangan, energi, dan logistik harus dilakukan secara ketat dan transparan,” tegas Senator Mirah.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sering meningkat pada akhir tahun.
“Koordinasi dengan BMKG, BPBD, dan instansi teknis lainnya perlu dioptimalkan agar informasi cuaca dan peringatan dini dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat, terutama pengguna transportasi dan pelaku wisata,” tutup Senator Mirah. (har)
Be First to Comment