Nusron Wahid: Layani Masyarakat dengan Hati, Bukan Transaksi

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.(Ist)

SEMARANG, NP — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 24 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Jumat (12/9/2025). Pelantikan dilakukan secara serentak di delapan lokasi berbeda, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Ia mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan hati, bukan sekadar sebagai transaksi administratif.

“Layani masyarakat dengan tulus, dengan hati bukan transaksi. Layani masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang dengan penuh dedikasi, karena rakyat memang berhak mendapatkan pelayanan,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat.

Untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, Nusron mendorong para pejabat yang baru dilantik agar terus meningkatkan kemampuan diri serta menjaga profesionalisme. Ia juga menekankan pentingnya hidup sederhana sebagai bagian dari jati diri seorang aparatur negara.

“Hakikat aparatur negara itu hidupnya harus sederhana sebagai ksatria, hidupnya memang harus sederhana,” tuturnya.

Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 7 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 lainnya merupakan Pejabat Administrator. Pelantikan di Kanwil BPN Jawa Tengah turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri.

Sementara itu, pelantikan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Ia didampingi oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono; serta sejumlah pejabat eselon I lainnya.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan publik di sektor agraria dan tata ruang. Kementerian ATR/BPN berharap para pejabat baru dapat menjadi motor penggerak perubahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.(red)