Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memaparkan strategi penanganan tanah terdampak bencana dan mekanisme realokasi anggaran di hadapan anggota Komisi II DPR RI.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pertanyaan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Untuk ATR/BPN, tolong disampaikan urusan anggaran ada atau tidak untuk pemindahan hak dan pemecahan detail sertipikat bagi korban terdampak bencana,” kata Mardani dalam keterangan pers, Selasa (20/1/2026).
Ia juga menyoroti besarnya skala pekerjaan di wilayah terdampak dan meminta agar potensi hambatan, termasuk terkait anggaran, disampaikan secara terbuka. “Tolong didetailkan Pak Menteri, termasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala karena dapat diatasi melalui penyesuaian dan realokasi anggaran. “Soal biaya no issue, bisa direalokasi dari biaya lain, tinggal refocusing saja,” ujar Menteri Nusron.
Ia menambahkan, data pertanahan yang diterbitkan setelah 1997 relatif terdokumentasi dengan baik. Tantangan muncul pada bidang tanah yang sertipikatnya diterbitkan sebelum tahun tersebut, tanah yang belum terdaftar, tanah adat, atau tanah dengan alas hak lama.
“Masalah paling berat adalah merekonstruksi data karena warkah hilang, peta hilang, fisiknya berubah, tapal batas juga berubah. Ini yang agak berat,” jelasnya.
Turut mendampingi Menteri Nusron, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Raker dan RDP ini juga diikuti Menteri PANRB Rini Widyantini; Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh; Kepala LAN RI Muhammad Taufiq; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus; serta Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. (red)
Be First to Comment