Oleh: Danang R, H.A
Kepala Program Studi Rekayasa Pertahanan Siber FTTP, Universitas Pertahanan RI
Perang modern hari ini tidak selalu dimulai oleh dentuman senjata, melainkan oleh kalimat yang dirancang terdengar final. Dalam konflik Amerika Serikat–Israel versus Iran, kalimat itu hadir dalam bentuk ultimatum: buka kembali Selat Hormuz dalam 48 jam, atau infrastruktur listrik Iran akan dihantam.
Namun ketika dunia menahan napas, ultimatum itu justru ditunda lima hari dengan alasan adanya pembicaraan yang “produktif”. Di situlah letak persoalannya. Ancaman perang telah berubah menjadi instrumen tawar-menawar, dan dunia dipaksa hidup dalam ketidakpastian yang disengaja.
Ultimatum tersebut bukan sekadar pesan militer kepada Teheran. Ia adalah pertunjukan kekuasaan. Washington ingin tampak tegas, Israel ingin memastikan Iran terus berada di bawah tekanan, sementara pasar global dipaksa membaca setiap sinyal politik sebagai penentu nasib pasokan energi.
Dalam situasi seperti ini, perang tidak lagi berlangsung semata di wilayah konflik. Ia menjalar ke terminal perdagangan minyak, ke meja bank sentral, hingga ke dapur rumah tangga negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Di atas kertas, ultimatum Amerika Serikat tampak keras. Dalam praktiknya, ia justru memperlihatkan ambivalensi. Ada dorongan untuk menekan Iran secara maksimal, tetapi juga ada kehati-hatian terhadap biaya perang total yang sangat besar. Penundaan serangan menunjukkan bahwa bahkan di tengah retorika agresif, ruang kompromi tetap dicari. Ultimatum, dalam hal ini, bukan hanya bahasa tekanan, tetapi juga bahasa keraguan.
Bagi Israel, dukungan keras dari Washington jelas memperkuat posisi tawar dalam jangka pendek. Namun, ada konsekuensi strategis yang tidak ringan. Semakin terbuka dukungan tersebut, semakin sulit konflik ini dipersepsikan sebagai perang terbatas. Bagi Iran, itu berarti perluasan spektrum target, termasuk kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. Dukungan yang memperkuat, dalam jangka menengah, berpotensi memperluas risiko.
Sementara itu, bagi Iran, tekanan terhadap Selat Hormuz menyentuh titik paling sensitif. Selat ini bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan tuas geopolitik utama. Ketika pembukaannya dijadikan syarat, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran perdagangan, tetapi kemampuan menentukan biaya ekonomi perang bagi dunia.
Respons Teheran pun keras dan terukur: serangan terhadap infrastruktur listrik Iran akan dibalas dengan serangan terhadap fasilitas serupa di Israel dan instalasi regional yang terkait dengan kepentingan Amerika. Logika yang dibangun sederhana namun tegas—kerentanan tidak dimiliki oleh satu pihak saja.
Di titik ini, yang berlangsung bukan lagi diplomasi konvensional, melainkan coercive diplomacy yang berjalan di tepi jurang. Ancaman dibuat cukup nyata untuk menekan lawan, tetapi tidak cukup final untuk menutup ruang negosiasi. Masalahnya, strategi seperti ini sangat bergantung pada kemampuan membaca batas—sesuatu yang dalam sejarah kawasan Timur Tengah justru kerap gagal dilakukan.
Pasar merespons lebih cepat daripada para diplomat. Kenaikan proyeksi harga minyak dunia mencerminkan satu hal: bahkan tanpa perang terbuka, ancaman saja sudah cukup menciptakan premi risiko global. Biaya ekonomi muncul lebih dahulu, jauh sebelum peluru ditembakkan.
Bagi Indonesia, ini bukan sekadar dinamika geopolitik yang jauh. Dampaknya bersifat langsung. Ketergantungan terhadap energi impor membuat gejolak harga minyak cepat merembet ke inflasi, nilai tukar, beban fiskal, dan daya beli masyarakat. Cadangan devisa yang kuat memang menjadi bantalan penting, tetapi tidak menjadikan ekonomi kebal terhadap guncangan eksternal.
Karena itu, Indonesia tidak bisa berhenti pada seruan normatif de-eskalasi. Diperlukan langkah yang lebih konkret dan berlapis. Diplomasi harus tetap aktif dan kredibel, menjaga posisi di luar blok sekaligus memperjuangkan stabilitas jalur energi global. Di dalam negeri, ketahanan ekonomi harus diperkuat melalui kesiapan fiskal, stabilitas nilai tukar, dan komunikasi publik yang terukur. Pada saat yang sama, percepatan kemandirian energi harus menjadi prioritas strategis, karena setiap krisis global selalu menyingkap kerentanan yang sama.
Di tengah situasi ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak cukup dipahami sebagai sikap tidak berpihak. Ia harus diterjemahkan sebagai kemampuan nyata untuk melindungi kepentingan nasional. Stabilitas energi, kestabilan harga, kekuatan nilai tukar, dan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan konflik harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari ultimatum ini sederhana namun mendasar. Perang modern tidak dimenangkan oleh siapa yang paling keras mengancam, melainkan oleh siapa yang paling mampu memindahkan beban konflik kepada pihak lain—dan kepada dunia.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ultimatum itu akan berhasil, tetapi sampai kapan keamanan global dibiarkan ditentukan oleh politik ancaman. Dan bagi Indonesia, pilihannya jelas: terus bereaksi setiap kali krisis datang, atau mulai membangun daya tahan agar konflik orang lain tidak selalu menjadi beban kita sendiri.***
Be First to Comment