Press "Enter" to skip to content

Menteri PPN: Pembangunan Nasional Membutuhkan Data Integrasi Geospasial Statistik

Social Media Share

Dari kiri: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG),  Prof. Muh Aris Marfai. (Foto:red)

JAKARTA, NP – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  mengatakan integrasi Geospasial Statistik sangat penting untuk memperoleh data yang lebih pas dalam penyusunan perencanaan penganggaran, untuk pelaksanaan pembangunan nasional ke depan.

“Kita Berharap knowledge mengenai informasi Geospasial (IG)  bisa tersosialisasikan dengan baik, karena IG pengertian nya bukan peta saja, tetapi ada isinya peta itu. Kalau peta saja kan menunjukkan lokasi dst. Karena itu, dengan integrasi Geospasial Statistik, data-data statistik itu menjadi lebih ‘bunyi’,”kata Menteri Suharso usai membuka Rakornas IG tahun 2023 yang mengangkat tema`Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional, di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Informasi tersebut lanjut dia, bukan hanya mengenai spasialnya, tetapi di situ juga ada populasi. Ada persoalan apa di daerah tersebut? Bagaimana intervensi yang sudah pernah dilakukan? Bagaimana perkembangannya? Dst.

“Dan mudah-mudahan dengan integrasi Geospasial Statistik nantinya informasinya akan jauh lebih memadai. Dari sana kita bisa memperoleh data yang lebih pas dalam penyusunan perencanaan penganggaran, untuk pelaksanaan pembangunan ke depan,”tutup Menteri Suharso.

Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG),  Prof. Muh Aris Marfai mengatakan Informasi Geopasial (IG) sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional, selain aspek tematik, holistik dan integratif. Bahkan, saat ini pemanfaatan IG sudah dirasakan dalam sistem pengambilan keputusan untuk pembangunan di bidang investasi, penegakan hukum, maupun pengelolaan sumber daya alam Negara.

Menurut Aris tema di atas juga untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals(SDGs) dapat diraih pada 2030.

Dijelaskan dia, bahwa integrasi geospasial dan statistik digunakan sebagai tools pemantau indikator SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ataupun penanganan kesehatan pada berbagai skala. Mulai dari nasional sampai level keluarga, sehinggaprinsip no one left behind dapat dipenuhi.

Integrasi data merupakan solusi dari tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, ketersediaan data dan IG yang berkualitas, mutakhir, dan mudah diakses menjadi sangat penting.

“Dengan adanya Rakornas IG ini, saya mengharapkan peningkatan kinerja simpul jaringan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk bersinergi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP), Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tegas Aris.

Senada, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Antonius Bambang Wijanarto menjelaskan, data ada banyak, ada dimana-mana, dan butuh effort untuk mengaksesnya. Dengan adanya dinamika nasional yang cepat, kita harus ingat bahwa data merupakan aset.

“Perlu tata kelola data spasial maupun non-spasial yang baik, sehingga data dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk SDGs menuju Indonesia Emas 2045,” terang Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Rakornas IG 2023.

Menurutnya, arah dan sasaran kebijakan bidang IG yang dihasilkan harus dikawal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan Rakornas IG.

Sebagai informasi, Rakornas IG merupakan hal yang harus dilaksanakan BIG setiap tahunnya. Selain melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun, Rakornas IG 2023 juga bertujuan menyusun rumusan kebijakan IG nasional tahun 2023–2024 sebagai panduan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan IG di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.(red)

 

 

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *