Kepala BKKBN, dokter Hasto (tengah).(Ist)
PALEMBANG, NP — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, mengapresiasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang mendekati Jakarta dan Yogyakarta, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan angka kemiskinan turun.
“Luar biasa,” lanjut dokter Hasto sambil menunjukkan bahwa pendidikan di Kota Palembang cukup tinggi, pendapatan perkapitanya juga cukup tinggi, angka harapan hidupnya pun cukup tinggi. Tiga komponen ini menjadi indikator dalam rangka mengukur kualitas penduduk suatu wilayah.
Demikian halnya jumlah balita stunting di kota tersebut tidak terlalu banyak meski penduduknya cukup banyak. Jumlahnya hanya 414 balita. “Saya terkejut tadi saat makan siang di restoran. Ternyata di sana disediakan telur untuk ibu hamil gratis. Saya baru lihat di Palembang, di tempat lain belum ada,” ungkap dokter Hasto.
Apresiasi dokter Hasto disampaikan dalam kunjungan kerjanya selaku Kepala BKKBN RI ke Kota Palembang, dari 20-21 Mei 2024. Dalam arahannya, Senin (20/5/2024) malam, di rumah Dinas Pj. Walikota Palembang, dokter Hasto menyampaikan bahwa yang sering diingatkan Presiden adalah bonus demografi.
Dari data BPS, Sensus Penduduk, Supas, dan Proyeksi Penduduk 2020-2050, terlihat bahwa awal periode bonus demografi di Sumatera Selatan berada di tahun 2015. Akhir periode tersebut diperkirakan akan terjadi setelah tahun 2042.
“Jadi, puncak bonusnya sudah lewat. Hari ini kita sudah akan menuju ke 2035. Begitu masuk 2035 itu betul-betul dependency ratio sudah naik. Artinya, orang yang bekerja dibandingkan orang yang makan tapi tidak bekerja sudah semakin lebih banyak yang makan dan tidak bekerja karena sudah tua. Ageing population akan terjadi,” ujar dokter Hasto.
Di Kota Palembang, lanjut dokter Hasto, angka harapan hidup semakin naik, orang tua akan lebih banyak tetapi jumlah ‘sandwich generation’ tidak meningkat karena banyak yang mengikuti program KB. Dokter Hasto memproyeksikan akhir bonus demografi Kota Palembang akan mundur sedikit. “Mungkin karena masih banyak keluarga yang anaknya masih banyak,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, MSi berharap kehadiran Kepala BKKBN menjadi inspirasi bagi Kota Palembang. “Inovasi-inovasi yang dokter Hasto lahirkan sangat menginspirasi kami untuk bisa menjadi pribadi yang mampu memberikan perubahan demi kemajuan daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pj. Walikota.
Pemerintah Kota Palembang sendiri mempunyai berbagai inovasi yang sudah dilaksanakan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting. Diantaranya memberikan bantuan telur untuk anak-anak berisiko stunting, pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan (faskes), dan mengembangkan kerjasama dengan rumah sakit swasta.
“Semoga kehadiran dokter Hasto di tengah-tengah warga Palembang dapat memberikan inspirasi sekaligus memberikan motivasi tersendiri bagi kader KB dan juga keluarga di Palembang,” ujar Pj. Walikota.
● Keluarga Risiko Stunting
Tren jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kota Palembang sejak 2021-2023 dilaporkan terus menurun. Saat ini jumlahnya 55.267 keluarga. Sesuai data Verifikasi dan Validasi KRS 2023, dari 55.267 keluarga di 18 kecamatan, Sukarami sebagai kecamatan dengan jumlah KRS terbanyak mencapai 6.005 keluarga. Adapun jumlah KRS miskin ekstrem (desil 1) sebanyak 318 keluarga.
Sementara persentase KRS dengan sumber air minum tidak layak di Kecamatan Kertapati paling tinggi se Kota Palembang atau 8,32 persen dengan 1.198 keluarga. Jumlah KRS yang memiliki jamban tidak layak paling banyak juga berada di Kecamatan Kertapati sebanyak 3.332 keluarga.
Begitupun dengan KRS yang memiliki rumah tidak layak, di Kecamatan Kertapati terbanyak, sebanyak 4.821 keluarga.
Sementara itu, persentase keluarga dengan pasangan usia subur menurut 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, dan Terlalu Banyak anak) yang tidak menggunakan KB modern di Kota Palembang, didominasi faktor terlalu tua dan terlalu banyak. Dari jumlah 195.197 keluarga sasaran dengan pasangan usia subur, terdapat 25,57% terlalu tua dan 22,56% terlalu banyak.
“Sebenernya potret ini bisa menjadi satu pedoman untuk melakukan kebijakan,” tegas dokter Hasto. Adapun jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas di Kota Palembang sebanyak 980 tim dengan jumlah 2.940 kader.
Dari data yang ditampilkan, dokter Hasto membuat simulasi bagi Kota Palembang.
Dengan penduduk sekitar 1,7 juta, terdapat 18 kehamilan per 1000 penduduk. Pertahun akan lahir sebanyak 30 ribu bayi, perbulan 2500 bayi dan perhari 84 bayi lahir dengan risiko stunting hanya 16 bayi.
“Jadi, dengan jumlah kader TPK sebanyak 2.940 orang, per kader hanya akan mendampingi ibu hamil sebanyak 10-11 kasus pertahun,” ujar dokter Hasto.
Menurut dokter Hasto, kasus stunting muncul di antaranya karena adanya pernikahan baru. Di Kota Palembang, yang mengisi catatan nikah dan dilaporkan ke BKKBN sebanyak 8.909 orang. “Nama dan alamatnya saya punya (red),” ujar dokter Hasto, seraya menambahkan, siapa saja yang nikah di Kota Palembang akan mengisi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Kementerian Agama.
Dari 8.909 calon pengantin (catin) yang datanya masuk ke SIMKAH, hanya 4,8% atau 427 catin yang mengisi aplikasi Elsimil (elektronik Siap Nikah dan Hamil,). “Saya berharap ini ditingkatkan,” harap dokter Hasto.
Dari data aplikasi Elsimil BKKBN Per 31 Desember 2023, dari jumlah catin 427 yang mengisi elsimil, yang mengalami anemia tidak begitu banyak, angkanya 11,7%, tapi yang tidak memeriksakan Hb ada sebanyak 15%.
Sementara, jumlah catin yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) lumayan banyak, berada di angka 18,5%.
“Ini kalau melahirkan bisa stunting anaknya. Jadi sebetulnya kalau mau menikah bisa ditangkap ini kasusnya (red),” terang dokter Hasto.
Dokter Hasto berharap elemen terkait di Kota Palembang agar lebih rajin lagi memotivasi mereka yang mau menikah untuk memeriksakan kesehatannya dan mengisi aplikasi Elsimil. Ini karena animo catin masih rendah.
Dalam kunjungan kerja kali ini, dokter Hasto juga menyaksikan pemberian sertifikat kepala kepada 14 mitra kerja yang selama ini membantu upaya penurunan stunting di Kota Palembang. Keempat belas mitra tersebut adalah Korem 044/Gapo, Kodim 0418/Palembang; Ditjen Perbendaharaan Sumsel.
Selain itu, Bank Sumsel Babel; RS Pusri Palembang; PT Pelabuhan Indonesia; Baznas Kota Palembang; PDAM Tirta Musi Palembang; PT Perta Samtan Gas; RSIA Rika Amelia; Universitas Indo Global Mandiri (IGM); PT Radio Gema Atmajaya; Koalisi Kependudukan Indonesia.
● Pelayanan dan Kunjungan Kampung KB
Dalam kunjunganya di RS Pusri, dokter Hasto dan Pj. Walikota Palembang mengecek langsung satu per satu ruangan pelayanan KB.
Tak hanya itu, dokter Hasto dan Ratu Dewa sempat berbincang dengan masyarakat yang sedang melakukan pemasangan KB.
Pj. Walikota Ratu Dewa mengungkapkan, pemasangan KB yang ditinjau kali ini merupakan KB steril seumur hidup.
Terkait kunjungan tersebut, dokter Hasto menjelaskan, saat ini pihaknya sedang gencar mengkampanyekan pelayanan kontrasepsi bagi laki-laki.
“Melihat pelayanan kontrasepsi mantap yakni steril untuk seumur hidup, kita juga kampanye di mana-mana bahwa KB pria juga ditingkatkan,” ujar dokter Hasto.
Pihaknya nanti akan bertemu penyuluh-penyuluh untuk kampanye KB pria. “Disteril itu tidak apa- apa. Dan juga sekarang ada KB susuk 1 batang. Paling banyak 2 batang. Ini praktis. Pasangnya juga tidak sakit,” ungkapnya.
Dokter Hasto juga mengingatkan tentang penting ber-KB supaya jarak anak tidak terlalu dekat sehingga angka stunting turun. “Jarak hamil dan jarak melahirkan juga menentukan anaknya stunting atau tidak,” ucapnya.
Dalam kunjungannya, dokter Hasto juga mengapresiasi Kampung KB Cempaka di Kota Palembang.
Menurutnya, Kampung KB Cempaka sangat komprehensif dalam penanganan stunting, mulai dari budidaya ikan, itik, burung dan lain-lain.
“Saya keliling Indonesia, di sini agak unik karena banyak yang langka. Ada berbagai budidaya yang menjadi pembeda di sini. Saya kira praktek di sini juga praktek penurunan angka stunting,” ujarnya.
Tak hanya itu, dokter Hasto juga turun langsung melakukan pemasangan implan kepada salah seorang akseptor.*
Penulis: Annisa
Editor: Santjojo Rahardjo
Sumber Foto: Kominfo Kota Palembang
Tanggal Rilis: Senin, 20 Mei 2024
Media Center BKKBN
mediacenter@bkkbn.go.id
0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Tentang BKKBN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.(red/hms)
Be First to Comment