Press "Enter" to skip to content

Menristekdikti: Masih Banyak yang Takut Dengar Nuklir

Social Media Share

Menristekdikti Mohamad Nasir. (ist)

JAKARTA, NP – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengungkapkan saat ini masih banyak masyarakat dan perusahaan yang belum memahami tentang cara kerja dari peralatan yang memiliki radiasi atau yang menggunakan tenaga nuklir, sehingga mereka masih takut ketika mendengar teknologi nuklir dan belum mengetahui manfaat dari tenaga nuklir tersebut.

“Banyak alat yang digunakan yang mengandung radiasi, tapi (masyarakat) tidak tahu betapa pentingnya. Masyarakat belum diedukasi mengenai manfaat dan dampaknya. Contoh di rumah sakit, pada saat kita masuk di ruangan untuk rontgen, tidak pernah diberitahu. Hanya ada pengumuman ini berbahaya. Bahayanya apa tidak tahu,” ungkap Mohamad Nasir dikutip dari rilis saat memberi arahan dan membuka Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan tema “Penegakan Hukum dan Pemanfaatan Tenaga Nuklir” di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (30/4/2019).

Menristekdikti menjelaskan tenaga nuklir yang sudah mendapatkan izin dari BAPETEN tidak perlu ditakuti, karena tenaga nuklir di Indonesia banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Di Puspiptek Serpong ada Iradiator Gamma, suatu alat berbasis nuklir yang digunakan untuk barang konsumsi. Kalau kita punya makanan, itu tingkat basinya berapa jam? Paling empat jam sampai enam jam sudah basi, tapi ini bisa tahan dua tahun tanpa perlu tambahan bahan kimia. Ini hanya diradiasi saja, dan ini aman. Ini adalah teknologi masa depan. Kalau ini bisa dilakukan di kawasan industri makanan, kita tidak perlu tambahan bahan kimia, sehingga waktu itu saya sebut ini Iradiator Gamma Merah Putih saat diresmikan oleh Wakil Presiden,” ungkap Menteri Nasir.

Selain memiliki tugas mengawasi penggunaan tenaga nuklir, Nasir menyampaikan BAPETEN memiliki tugas mulia dalam mencerdaskan rakyat Indonesia terkait peralatan yang menggunakan tenaga nuklir, agar masyarakat turut memperhatikan keselamatan mereka saat mengoperasikan maupun saat menerima manfaat dari teknologi nuklir tersebut.

Baca Juga  Menristekdikti  Klaim Riset dan Inovasi Indonesia Meningkat Pesat Dalam 5 Tahun

“Di dalam pengawasan itu yang sangat penting masyarakat harus diedukasi barang-barang apa saja yang mengandung nuklir, bagaimana bekerjanya barang itu, proses bekerjanya alat-alat itu seperti apa, dan bagaimana cara kita mengawasi, dan bagaimana penggunaan itu supaya tidak kena masalah nuklir. Kalau terjadi kecerobohan, baru ada tindakan hukum,” ungkap Nasir.

Menteri Nasir mengapresiasi BAPETEN yang sudah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk penegakan hukum terkait pelanggaran dalam penggunaan tenaga nuklir, namun Nasir tetap mengutamakan edukasi kepada masyarakat dilakukan sebelum penegakan hukum.

“Sangat takut sekali masyarakat kalau ada unsur pidana, apalagi yang menyangkut ketenaganukliran. Mereka tidak tahu ini punya risiko sehingga mereka bisa saja kena pidana. Fungsi pengawasan akan berubah pada produk yang memiliki manfaat yang sangat tinggi kepada masyarakat. Harus ada integrasi tentang edukasi dan pengawasan kepada masyarakat,” ungkap Menteri Nasir.

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Jazi Eko Istiyanto menyampaikan penegakan hukum yang dilakukan BAPETEN bersama Polri dilakukan terhadap perusahaan maupun fasilitas nuklir yang memanfaatkan tenaga nuklir, namun tidak memiliki izin yang masih berlaku dari BAPETEN.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia wajib mendapat izin dari BAPETEN, tapi pada kenyataannya masih terdapat kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Mungkin belum mempunyai izin atau mempunyai izin tapi sudah kedaluarsa, ataupun melanggar kondisi perizinan sehingga perlu ada penegakan hukum terhadap perusahaan atau fasilitas tersebut, walaupun begitu langkah penegakan hukum ini sebenarnya langkah terakhir,” ungkap Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto.

Jazi mengungkapkan BAPETEN akan mengingatkan perusahaan yang menggunakan tenaga nuklir saat dia menemukan pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga radioaktif tersebut.

Baca Juga  Penelitian di Harvard:  Minuman Manis Tingkatkan Risiko Kematian Dini

“Kami BAPETEN melakukan dulu tahap pembinaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait, antara lain dinas kesehatan setempat, yaitu memberikan peringatan dan tenggang waktu tertentu agar perusahaan atau fasilitas tersebut memenuhi persyaratan perizinan. Apabila tetap tidak mengindahkan peringatan BAPETEN, maka barulah dilakukan penegakan hukum,” ungkap Jazi.

Turut hadir pada acara Korinwas ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, Direktur Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Republik Indonesia Fadil Imran, serta Sekretaris Utama BAPETEN Hendriyanto Hadi Tjahyono dan tamu undangan lainnya.(red)