Ilustrasi – Kesiapan SDM menjadi kunci sukses pembangunan PLTN pertama Indonesia, dengan kompetensi yang disiapkan sejak tahap perencanaan hingga operasi. (Foto: BRIN)
JAKARTA, NP – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan perlunya percepatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, yang ditargetkan beroperasi pada 2032.
Target ini sejalan dengan peta jalan pemerintah menuju net zero emission (NZE) 2060, di mana energi nuklir diproyeksikan menjadi salah satu sumber energi bersih dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurut Arif, pembangunan PLTN tidak hanya membutuhkan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga ekosistem SDM yang terintegrasi lintas lembaga.
“SDM nuklir tidak hanya berada di BRIN. Ekosistemnya luas, mulai dari penguasaan teknologi, kebijakan energi, pengawasan, hingga operasional pembangkit listrik,” ujar Arif dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Kesiapan SDM dan Kelembagaan Menyongsong Pembangunan PLTN Pertama, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Arif menyebut sejumlah institusi penting dalam ekosistem tersebut, antara lain:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kebijakan energi.
- Kementerian PAN RB sebagai payung regulasi dan skema karier.
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai regulator keselamatan nuklir.
- PLN yang akan berperan sebagai operator pembangkit.
Koordinasi lintas lembaga dinilai vital agar pengembangan SDM dapat dilakukan secara terintegrasi dan sesuai kebutuhan tiap tahap pembangunan PLTN.
Ia merinci empat fase pembangunan PLTN dan kebutuhan kompetensi SDM masing-masing:
- Fase kebijakan dan perencanaan energi – penyusunan kerangka hukum dan perencanaan sistem energi nasional.
- Fase konstruksi – keahlian manajemen proyek dan tinjauan regulasi.
- Fase commissioning – pengujian sistem, perizinan operator, dan pengisian bahan bakar reaktor.
- Fase operasi – pengelolaan pembangkit, pemeliharaan fasilitas, dan penerapan budaya keselamatan nuklir.
“Setiap fase membutuhkan SDM dengan kompetensi berbeda-beda, sehingga penyiapannya harus dilakukan sejak awal secara sistematis,” tegas Arif.
Arif juga menyoroti pentingnya regenerasi tenaga ahli nuklir, mengingat beberapa tahun terakhir terdapat kekosongan rekrutmen di bidang strategis ini. BRIN berencana memanfaatkan momentum penerimaan ASN untuk memperkuat bidang khusus seperti nuklir dan keantariksaan, serta mendorong fleksibilitas kualifikasi pendidikan untuk beberapa posisi.
“Untuk beberapa posisi, tidak harus selalu S3. Untuk operator misalnya, S1 pun cukup selama memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” jelasnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang terukur di tiap lembaga, sehingga pemerintah dapat memperkuat strategi rekrutmen dan pengembangan kapasitas lembaga untuk mendukung pembangunan PLTN menuju target operasional pada 2032. (red)
Be First to Comment