NEW YORK, NP- Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara pentingnya negara maju membantu negara berkembang terkait layanan sanitasi dan air bersih. Hal tersebut disampaikannya di sidang parlemen internasional di Markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
“Akses ke air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Namun, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit,” kata Puan.
Puan menyampaikan hal itu saat melakukan intervensi di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia dalam sidang bertemakan ‘Pembiayaan Infrastruktur untuk Sanitasi dan Layanan air: Tantangan Triliunan Dolar’ di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (14/2/2023) waktu setempat.
Agenda ini kerja sama PBB dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan forum parlemen internasional. Selain Puan, perwakilan DPR RI lainnya yang turut mengikuti agenda ini adalah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon.
Menurut Puan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang membutuhkan investasi terjadi di tengah latar belakang kesenjangan pendanaan yang masif. Padahal salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals( SDGs) ada pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.
“Secara global, pembiayaan SDGs jauh dari harapan, dengan perkiraan kesenjangan tahunan lebih dari USD 4 triliun,” ucap Puan.
Sementara itu di sektor air, investasi publik masih menjadi sumber utama pengeluaran yang mencapai sekitar 86%, di mana sektor swasta hanya menyumbang 2% dari total pengeluaran. Oleh karena itu, kata Puan, memobilisasi investasi dan pembiayaan SDGs ke negara berkembang harus diprioritaskan.
“Ini termasuk mewujudkan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju, untuk mendukung negara berkembang dan LDC dalam membangun infrastruktur air dan sanitasi yang tahan iklim,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkap akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal tersebut untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat.
“Bagi kami, keterjangkauan sama pentingnya dengan ketersediaan dan aksesibilitas,” tegas Puan.
Meski begitu, anggaran Pemerintah hanya dapat menutupi 30% dari total USD 40 miliar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur air dan sanitasi untuk rakyat Indonesia. Puan menambahkan, Indonesia juga memberikan prioritas kepada badan usaha milik negara untuk membangun fasilitas air.
“Kami juga terbuka bagi swasta untuk berinvestasi di fasilitas air, dengan tetap menjaga keterjangkauan air bagi konsumen,” sebutnya.
“Di luar pembiayaan, kita juga membutuhkan lingkungan pendukung yang kuat. Hal ini membutuhkan kebijakan dan regulasi yang efektif, bersama dengan institusi yang transparan dan akuntabel,” imbuh Puan.
Untuk itu, mantan menko PMK ini pun menilai parlemen memainkan peran penting baik dari fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran. Disampaikan Puan, Indonesia sendiri akan memperkuat kemitraan global terkait isu air bersih dan sanitasi dengan menjadi tuan rumah World Water Forum di tahun 2024 dengan tema ‘Water for Shared Prosperity’.
“Kami menantikan partisipasi aktif Anda,” tutur cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Melalui pekerjaan kita, kita dapat membuat perbedaan untuk membantu memberikan air bersih dan sanitasi kepada rakyat yang kita layani,” tegas Puan.(dito)
Be First to Comment