Press "Enter" to skip to content

Rusuh 225 di Jakarta: ’Dibanding 1998, Ini Tidak Ada Apa-apanya’

Social Media Share

Bagaimanapun, berita bohong yang memicu sentimen negatif tentang China mengingatkan Awi, pemilik toko roti di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada kejadian Mei 1998.

Namun Awi menganggap peristiwa Mei sulit berulang. Rabu lalu ia tetap membuka toko rotinya, meski setengah hari, yang berjarak sekitar 500 kilometer dari pusat bentrokan di Bawaslu.

“Aparat keamanan banyak, tidak akan ada apa-apa,” ujarnya tentang potensi keributan yang melebar hingga Jalan Sabang.

“Tahun 1998 kerusuhannya lebih besar, situasi tidak memungkinkan walau saat itu saya sempat buka toko. Dibandingkan tahun 1998, ini tidak ada apa-apanya,” kata Awi.

 

Yong Payong, pedagang ramuan tardisional Tionghoa di Glodog, mengatakan, “Keadaannya beda jauh, pengamanannya sekarang lebih bagus, dulu tidak karuan. Dulu mal disikat, tidak separah itu sekarang. Anak saya juga tetap berangkat kerja ke kantor.” .

Merujuk catatan Tim Gabungan Pencarai Fakta, terjadi pemerkosaan hingga pembakaran ruang privat yang menyebabkan kematian di sekitar Glodok. Beragam upaya mencegah keributan di Bawaslu melebar ke Glodok memang terlihat mata.

Satu panser Anoa milik TNI (foto); ditempatkan di depan ITC Glodok. Bahkan ada berfoto dengan latras belakang panser bernama satwa langka dari Sulawesi Selatan itu. Di pertokoan itu juga terlihat sepuluh motor trail tentara dan beberapa truk pengangkut pasukan Kodam Jaya. ITC Glodok tidak beraktivitas penuh, Rabu (22/05) lalu. Kini pertokoan itu riuh-rendah. Warga sekitar tampak berswafoto di depan panser serba hijau tersebut.

Umpatan Anti-China

Isu anti-China yang terus bergulir, termasuk dalam pilpres 2019, dinilai sebagai konsekuensi perlakuan setengah hati negara pada komunitas Tionghoa. Isu ini disebut kerap dimanfaatkan sebagai modal mempertahankan atau merongrong kekuasaan pemerintahan.

Baca Juga  Masih Dalam Suasana Pemilu, Pangkolinlamil Pimpin Apel Khusus

Akademisi yang mendalami isu Tionghoa, Roy Thaniago, menilai sentimen anti-China terjadi karena pemerintah tidak merehabilitasi komunitas Tionghoa dari diskriminasi sepanjang Orde Baru.

Roy, yang menulis tesis berjudul Disciplining Tionghoa : Critical Discourse Analysis of News Media During Indonesia’s New Order di Lund University, Swedia, menganggap isu rasial seperti ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan sengketa pilpres.

“Saya tidak melihat gestur serius negara untuk menanggulangi persoalan yang substantif. Pejabat negara hanya datang pada perayaan Imlek atau ke acara di klenteng. “Tidak ada pernyataan yang lebih penting lebih dari itu. Sikap negara tidak pernah benar-benar berubah,” ujarnya.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting, selama 2001-2016 komunitas Tionghoa bukanlah kelompok yang paling tidak disukai penduduk Indonesia.

Yang paling tidak disukai, dalam kajian itu, adalah ISIS (25,5%), LGBT (16,6%), dan komunis (11,8). Tionghoa ada di peringkat bawah dengan 0,8%. Meski begitu, Roy menilai survei itu tidak sepenuhnya mengungkap kebencian rasial.

“Bukan berarti sentimen negatif pada Tionghoa tidak ada sama sekali, tapi norma sosial yang sekarang berlaku tidak mengizinkan kita melakukan itu.”

“Masih ada kebencian terhadap Tionghoa yang mengendap di kepala warga kita tapi tidak bisa diutarakan,” tuturnya. tersebut.

Begitu pula, kata Roy, sejumlah optimisme tentang kondisi keamanan sepanjang sengketa pemilu tidak mencerminkan perasaan komunitas Tionghoa secara umum.

Masih Khawatir Kerusuhan 1998 Terulang Lagi

Roy mengatakan ada faktor psikologis untuk hanya berkata hal-hal positif serta kecenderungan politis tertentu yang mendorong kepercayaan diri komunitas Tionghoa di tengah kekisruhan.

“Saya misalnya, resah pada kejadian kemarin, apalagi pada video-video rasial,” ujarnya.

“Tahun 1998 saya berumur 12 tahun dan tidak cukup memahami yang saat itu terjadi. Tapi saya khawatir kejadian itu bisa berulang lagi.”

Baca Juga  Kerusuhan '225' Mereda

“Saya selalu minta keluarga untuk waspada dan persiapkan barang-barang, jika kami harus kabur. Saya merasa tidak aman dan belum sepenuhnya diterima masyarakat,” kata Roy.

Setidaknya enam orang meninggal dalam bentrok antara massa penolak hasil pilpres dengan aparat keamanan di Jakarta, 22 Mei lalu. Di sisi lain, kepolisian menangkap sekitar 250 orang yang diduga provokator keributan.

Merujuk peringatan dini isu keamanan sejumlah kedutaan besar, keributan pasca penetapan hasil pemilu masih berpotensi terjadi.

Hingga berita ini diturunkan Kamis malam (23/05), kepolisian masih menutup sejumlah jalan protokol di Jakarta. Kendaraan taktis, panser, hingga personel keamanan juga masih disiagakan di sejumlah objek vital, termasuk di Glodok dan sekitarnya. (BBC/her)