Press "Enter" to skip to content

Putusan Mahkamah Konstitusi 28 Juni: Serahkan ’51 Alat Bukti’, Prabowo Gugat Hasil Pilpres

Social Media Share

JAKARTA, NP – Gugatan hasil pemilihan presiden dari kubu Prabowo Subianto diajukan oleh Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres nomor urut 02, dengan menyerahkan 51 alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat, (24/5) sekitar 90 menit menjelang tengah malam, batas waktu pengajuan sengketa.

Bambang Widjojanto menyerahkan apa yang ia sebut ‘alat bukti’ itu ke panitera MK dengan didampingi Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana.

Muhidin, Panitera Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara ini dengan putusan pada 28 Juni mendatang.

Muhidin menjelaskan MK akan melakukan “verifikasi dari dokumen tersebut, dan “Kami catat dalam buku registrasi perkara konsitusi pada tanggal 11 Juni.”

“Sejak 11 Juni, dihitung 14 hari kerja, MK mengadili perkara perselihan hasil pemilihan umum yang Bapak ajukan di Mahkamah Konstitusi.”

“MK akan menyidangkan pertama kali tanggal 14 Juni, itu disebut pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya pada 17 sampai 21 Juni, itu adalah tahapan pemeriksaan persidangan yang memeriksa substansi pokok perkara dalam permohonan tersebut,” jelas Muhidin.

“Terakhir MK mengagendakan untuk mengucapkan sidang putusan pada tanggal 28 Juni,” tutup Muhidin.

Setelah penyerahan Bambang mengatakan kepada media bahwa yang mereka serahkan adalah “argumen dan alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif).”

“Kami mendorong, Mahkamah Konsitusi bekerja beyond the law. Indonesia bukan sekadar negara hukum, tapi berpucuk kepada kedaulatan rakyat,” tambahnya, seraya menambahkan, ada delapan orang yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden ini.

(Foto: Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (kedua kiri) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di MK–Ant/BBC).

Kombinasi Dolumen dan Saksi

Baca Juga  Masyarakat Lintas Agama Peringati 1 Tahun Bom Gereja di Surabaya

Ia menuduh dalam pemilihan presiden terjadi apa yang dia sebut “kecurangan semakin dasyat.”

Bambang juga menuduh perjalanan mereka menuju Mahkamah Konsitutsi “terhambat” karena tidak bisa melewati jalan utama yang ‘diblokade’. “Kami putuskan turun dari kendaraan dan jalan ke sini…sempat terbersit pikiran mengapa diblokade, dan jangan sampai access to justice diblokade.”

Menjawab pertanyaan BBC News Indonesia tentang apa saja alat bukti yang disampaikan, Bambang menyatakan yang diserahkan adalah “Kombinasi antara dokumen, dan saksi, ada saksi fakta dan saksi ahli.” Ia menambahkan alat bukti itu akan dilengkapi lagi.

Bentuk Tuntutan Rakyat

Dalam jumpa pers sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, menyatakan dirinya dan Prabowo Subianto menempuh langkah ini “sebagai bentuk tuntutan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan pemilu”.

“Sangat sulit menyatakan pemilu kita sudah berjalan baik, jujur dan adil. Kami mendapat berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami ketidakdilan yang terjadi selama pemilu kemarin,” tuturnya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (24/5).

Sandiaga kemudian mengumumkan bahwa adik Prabowo, Hasyim Djojohadikoesoemo, ditunjuk sebagai koordinator manajemen tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

Dalam pernyataannya, Hasyim menyebut “gugatan Prabowo-Sandi akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 20.30 sampai 22.00 WIB”.

Baik Sandiaga maupun Hasyim tidak merinci bukti apa yang akan diserahkan ke MK. Hasyim menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke ketua tim hukum, Bambang Widjojanto, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasyim.

Gugatan Prabowo-Sandiaga diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin, sebagai pemenang pilpres dengan persentase perolehan suara 55,50% pada Selasa dini hari (21/05). oleh KPU.

Baca Juga  Koarmada I Laksanakan Latihan Komunikasi Tahun 2019

Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil tersebut seraya menuding “penghitungan KPU bersumber pada kecurangan”.

Bagaimanapun, pengamat politik meragukan kalau penyelesaian sengketa perolehan suara lewat MK bisa mengakhiri polarisasi politik yang terlanjur menguat.

Secara terpisah, Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa bukti-bukti terkait dugaan “kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif” dalam pemungutan suara telah dipersiapkan dengan matang.

Namun ia enggan mengungkap apa saja bukti-bukti tersebut. “Nanti lihat di persidangan saja,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.(her)