Mau Lanjutkan Warisan Pemerintahan Jokowi, KIB Harus Perjelas Prioritas Program

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (jas kuning) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (jas hijau) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (jas biru). (Foto: Partai Golkar)

JAKARTA, NP- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah koalisi yang akan melanjutkan legacy atau warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ada pekerjaan dan visi Presiden Jokowi yang perlu dilanjutkan ke depan dan KIB berkomitmen untuk melanjutkannya.

“Kalau kata yang paling pas ini adalah sebuah koalisi yang akan melanjutkan legacy Bapak Presiden dan saat sekarang tentu menyukseskan kepemimpinan Bapak Presiden,” kata Airlangga Hartarto.

Menanggapi itu, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menekankan KIB patut memperjelas pernyataan tersebut. Pemerintahan Jokowi saat ini masih mempunyai beberapa program yang belum kelar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur.

“Jadi harus dicek dulu apa yang dimaksudkan dengan melanjutkan warisan. Apakah yang dimaksudkan adalah the whole story, keseluruhan dari kebijakannya Jokowi, mulai Nawacita sampai 5 visi besar itu? Jadi kita nggak tahu,” kata Siti Zuhro, Sabtu (16/7/2022).

Menurut Siti Zuhro, pemerintahan Jokowi periode pertama mempunyai 9 program prioritas dalam Nawacita. Sedangkan pada pemerintahan periode kedua, Jokowi mengusung 5 visi besar yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.

Dari semua visi dan program Jokowi itu, Siti Zuhro mempertanyakan warisan yang akan dilanjutkan oleh KIB. “Pertama itu Nawacita. yang terakhir ini periode kedua itu hanya 5 visi besar, membangun infrastruktur, SDM, investasi, tentang APBN dan formasi birokrasi. Atau hanya secara umum?” ujarnya.

Meski banyak warisan Jokowi yang bagus dan patut dilanjutkan, Siti Zuhro menyebut adanya peninggalan pemerintahan Jokowi yang kurang elok yakni polarisasi masyarakat yang muncul sejak Pilpres 2019.

“Contoh legacy buruknya adalah konflik di tengah masyarakat, terjadi pembelahan. Apa itu legacy? Apakah itu yang dimaksudkan? Karena tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi. Sampai saat ini tidak ada greget, gregetnya cuma IKN, infrastruktur,” ungkapnya.

Untuk itu, Siti Zuhro menekankan pentingnya KIB untuk memperjelas program yang akan dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi. Menurutnya, publik pada era ini sudah mengedepankan rasionalitas, dibanding hanya menerima program yang masih samar-samar.

“Kita sudah say good bye dengan era analog, era yang cuma dicekokin saja. Itu era dulu. Saat ini enggak bisa lagi hal-hal yang seperti itu diberlakukan,” tambahnya.

Apalagi pada Pemilu 2024, mayoritas adalah pemilih berusia muda. Para pemilih itu tentu akan mengedepankan rasionalitas. “Orang-orang muda berusia 45 ke bawah, usia 17 tahun pemilih pemula sampai 45 itu mendominasi nanti, mayoritas. Masak diberikan suguhan – suguhan yang tidak rasional,” pungkasnya.

Harus Dilanjutkan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan, setiap tradisi pemerintahan dari presiden ke presiden punya corak dan warna tersendiri yang mestinya dalam konteks pembangunan nasional harus berlanjut dan kontinyu. “Harus ada kontinuitas. Sehingga KIB dalam rangka itu adalah hal yang konstruktif. Memang harus berlanjut,” jelasnya.

Ari Nurcahyo mengatakan, program kerja presiden harus berpatokan pada arah dasar pembangunan nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). “Visi misi presiden juga harus sejalan dengan konstitusi dan garis besar haluan negara (GBHN) dalam undang-undang,” tegasnya.

Ari menegaskan banyak program kerja Presiden Jokowi yang belum selesai dari mulai pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga investasi.
“Memang harus dilanjutkan karena belum selesai. Yang periode pertama Pak Jokowi fokus pada infrastruktur. Kita lihat bagaimana pembangunan masif dalam infrastruktur. Itu perlu dilanjutkan apa yang sudah direncanakan. Pak Jokowi juga sebenarnya melaksanakan apa yang sudah ada pada roadmap pembangunan. Termasuk pembangunan IKN. Itu perlu dilanjutkan. Kan relevansinya ke sana,” kata Ari lagi.

Menurut Ari, kontinuitas merupakan hal niscaya yang harus diperhatikan oleh presiden sesudah Jokowi. “Ini yang saya pikir hal niscaya yang harus dilanjutkan. Karena ke depan untuk membangun Indonesia Emas 2024 harus menjadi fokus kita bersama siapapun presiden yang akan menggantikan Pak Jokowi,” tuturnya.

Ari menegaskan Presiden Jokowi pastinya punya warisan yang baik dan patut dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Visi misi presiden yang nanti akan terpilih harus punya irisan yang sifatnya kontinyu dengan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. “Pak Jokowi pasti punya legacy dan presiden selanjutnya harus melanjutkan,” tegasnya.(har)