Press "Enter" to skip to content

Mantan Hakim Konstitusi: Sulit Dibuktikan Jika Jumlah Selisih Suara Besar

Social Media Share

JAKARTA, NP – Mantan Hakim Konstitusi (MK), Harjono, menyebut gugatan kecurangan hasil pemilu presiden rawan kandas, jika selisih perolehan suara antarkandidat terlampau jauh.

“Kalau selisihnya besar, sulit dibuktikan. Makanya kan Mahkamah Konstitusi membuat standar, akan memeriksa sengketa pemilu jika perbedaannya sekian persen. Kalau jauh sekali, tidak diperiksa MK,” ujar Harjono, kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/05).

Dalam kasus-kasus sengketa yang selisih perolehan suara antarkandidat terpaut jauh, kandidat yang merasa dicurangi biasanya sulit mencari bukti.

Lantas, kalaupun terbukti ada bukti kecurangan, raihan suara yang didapat dari pembuktian sulit menutup perolehan suara yang diperoleh pihak lawan. “Sulitnya mencari bukti itu dan juga kalau terbukti, tidak juga bisa menutup pihak lawan,” cetus Harjono.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi nasional pemilihan presiden menunjukkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 68.650.239 suara atau 44,50%. Itu artinya ada selisih 16,9 juta suara. rekapitulasi suara KPU untuk Pileg DPR RI.

Kendati begitu, Harjono mengatakan jika gugatan kecurangan perolehan suara tetap diajukan maka pihak penggugat harus betul-betul melampirkan bukti yang kuat. Ia mencontohkan salah satu bukti bisa dengan melampirkan formulir C1 yang telah terverifikasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga provinsi.

“Bagaimana membuktikan? Di mana letak perbedaan perolehan suaranya? Kalau penghitungan dasarnya ada verifikasi di TPS, lalu naik ke kecamatan, lalu juga di kabupaten dan provinsi. Itu bukti-bukti yang digunakan untuk penjumlahan penghitungan manual,” jelasnya.

“Itu nanti dibandingkan antara yang dipunyai pengadu dan dipunyai KPU. Apakah ada perbedaan dan dicari mana benarnya,” sebutnya.

Dasar gugatan lain yang kemungkinan diajukan, menurut Harjono, adalah terjadinya dugaan “kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif” dalam pemungutan suara. Untuk tuduhan “terstruktur” MK menurutnya, memiliki standar tertentu.

Baca Juga  Kerusuhan 22 Mei: Mantan Jenderal Terlibat?

“Kalau terstruktur artinya ada suatu maksud yang intens. Bahwa itu akan dilakukan sesuatu yang diinstruksikan dari atas ke bawah. Ada komando dari atas dan di bawah melaksanakan. Artinya organisasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan,” jelas Haryono.

Sementara “masif”, MK memandangnya terjadi secara sporadis di banyak tempat dan sudah direncanakan dengan matang.

Pembuktian terhadap sangkaan itu, kata Harjono, tidak bisa hanya bersandar pada laporan media massa. Pihak penggugat setidaknya harus mengantongi bukti valid dan telah dikonfirmasi kebenarannya. Bisa berupa saksi, dokumen, atau rekaman di media sosial.

“Apapun buktinya harus bukti riil dan terkonfirmasi. Mau dokumen, rekaman asal terklarifikasi secara betul.”

“Kalaupun ada laporan media massa harus sudah dibuktikan, dikuatkan dengan saksi yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan media massa itu benar.”

Semula Bicara tak Percaya kepada MK

Langkah penyelesaian lewat MK akhirnya ditempuh setelah beberapa elite BPN mengatakan tidak akan melakukannya, dengan juru Kampanye BPN Muhammad Syafii menyatakan tidak percaya kepada MK.

“MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif,” ujarnya kepada media pada Rabu pekan lalu (15/05).

Secara terpisah, Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan penyelesaian dugaan kecurangan lewat MK adalah “jalur yang sia-sia” berdasarkan pengalaman di Pemilu 2014.

Namun setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Selasa (21/05) dini hari, BPN berbalik arah.

Dalam rapat internal yang digelar pada hari itu di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kubu Prabowo memutuskan untuk menempuh jalur MK.

“Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upaya hukum sesuai konstitusi dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas pada Pemilu 2019 ini,” kata Prabowo dalam konferensi pers.

 

 

Baca Juga  Bakamla Gelar FGD Bahas Blue Print Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Kisah Awal

BPN telah membentuk tim khusus untuk menyusun argumentasi hukum dalam gugatan yang bakal diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim ini beranggotakan antara lain Denny Indrayana, Irman Putra Sidin, Rikrik Rizkiyana, dan Bambang Widjojanto.

Meskipun belum pernah ada gugatan sengketa Pilpres yang dikabulkan MK, Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco Ahmad berharap bisa mendorong hakim-hakim di MK untuk membuat keputusan “di luar biasa”.

“Tapi apa pun itu, ini kan namanya ruang hak konstitusional yang diberikan menurut undang-undang pemilihan umum jadi sedikit celah hukum apa pun kan kami akan pergunakan secara maksimal. Dan apapun hasilnya itu kan ya sudah mau gimana,” kata Sufmi.

Sementara itu, kubu Jokowi juga membentuk tim untuk mempersiapkan diri sebagai pihak terlapor dalam gugatan yang diajukan BPN ke MK.

Tim hukum tersebut dipimpin Yusril Ihza Mahendra, pengacara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Tim hukum 01 akan dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim. Kemudian, wakil ketua ada Tri Medya Pandjaitan yang merupakan ketua bidang hukum DPP PDI-P, lalu saya sendiri, kemudian Teguh Samudra, dan Luhut Pangaribuan,” kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/05).

‘Tak Selesaikan Polarisasi Politik’

Sufmi Dasco juga berharap hasil gugatan di MK bisa diterima oleh para pendukung Prabowo-Sandi.

“Saya pikir seharusnya hasil itu bisa diterima, apa pun hasilnya, walaupun kita mengharapkan hasilnya maksimal — bahwa kita harus menang dengan gugatan yang kita bawa ini, yang kita sudah hitung memenuhi syarat untuk dikabulkan,” ujarnya.

Namun pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Luki Sandra Amalia, meragukan kalau penyelesaian sengketa pilpres lewat jalur MK bisa mengakhiri polarisasi politik yang terlanjur menguat di akar rumput.

Menurutnya, kubu Prabowo telah terlanjur membangun narasi soal people power, yang belakangan istilahnya diganti menjadi gerakan kedaulatan rakyat. 2018, diperkirakan bisa meredakan polarisasi di masyarakat setelah pilpres.

Baca Juga  Bakal Ada 'People Power', Pasukan Berani Mati Aktif Kembali

Luki menjelaskan, “Rencana untuk ke MA itu kan baru belakangan… Narasi yang awalnya dibangun sama dia itu kan justru narasi people power lah, bahwa akan ada kerusuhan kalau Prabowo-Sandi kalah… itu kan yang lebih dulu disampaikan ke publik sebelum rencana ke MK.”

“Narasi-narasi yang terlanjur ia bangun, dan akhirnya menimbulkan polarisasi perpecahan yang semakin berlarut-larut, menurut saya sih tidak akan selesai dengan hanya dia mengajukan gugatan ke MK,” tuturnya.

Istilah people power atau gerakan rakyat untuk mendelegitimasi hasil Pilpres sebelumnya marak diserukan oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo seperti Amien Rais, Eggi Sudjana, dan Kivlan Zein.

Seruan ini telah berujung pada aksi demonstrasi pada 21 dan 22 Mei, yang diwarnai tindakan kekerasan di sejumlah tempat di Jakarta.

Cara untuk menyudahi perpecahan di masyarakat karena Pilpres, menurut Luki, adalah rekonsiliasi di level yang paling atas. “Cukup dengan pak Prabowo ketemu dengan pak Jokowi lalu mereka salaman, rangkulan di depan media, selesai urusan,” kata Luki.

Ia menjelaskan, sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap kedua tokoh tersebut sebagai patron (suri teladan). Jadi selama mereka masih dianggap belum akur, polarisasi akan berlanjut.

Presiden Jokowi telah beberapa kali menemui petinggi partai politik di kubu Prabowo untuk membahas upaya penyelesaian konflik hasil pemilu.

Sehari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu, Rabu (22/05) Jokowi menemui Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Jokowi juga telah mengutus Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menemui Prabowo, namun belum berhasil. (BBC/her)