Press "Enter" to skip to content

Demo 225 dan Pahit Getir Polisi: Dituding Tak Proporsional, Berpotensi Langgar HAM’

Social Media Share

JAKARTA, NP – Beginilah nasib polisi ketika menghadapi kerusuhan. Sabar dituding lemah, tegas dianggap melanggar HAM. Meski aksi polisi banyak mendapat pujian saat meredam massa yang turun ke jalan dalam demonsrasi 21 dan 22 Mei 2019, tindakan penanganan yang dilakukan polisi menjadi sorotan.

LBH Jakarta menemukan adanya indikasi kesalahan penanganan demonstrasi, sementara Amnesty International Indonesia mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran HAM yang terjadi setelah demonstrasi 22 Mei.

Selain diduga melakukan perlakuan keji terhadap peserta aksi, menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, aparat kepolisian dituding “tidak proporsional dan tidak cermat” dalam menangani aksi demonstrasi yang mengakibatkan kekerasan terhadap petugas medis dan beberapa jurnalis.

“Termasuk kita melihat juga tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian kepada massa, terutama massa aksi, memang terjadi,” ujar Arif kepada BBC Indonesia (26/05).

“Kesalahan prosedur apa yang terjadi ini bicara soal dugaan bagaimana kepolisian tidak proporsional dalam melakukan tindakan tidak cermat, yang terjadi jurnalis dan tim medis, tapi dilakukan tindakan kekerasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan indikasi pelanggaran HAM berupa dugaan perlakuan kejam saat aparat menangkap seseorang yang diduga sebagai ‘perusuh’ di Kampung Bali seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial

Meski video itu telah dikonfirmasi oleh kepolisian, namun Amnesty International menganggap video itu menunjukkan kepolisian gagal dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

“Hal tersebut adalah pelanggaran serius terhadap SOP kepolisian itu sendiri karena apapun status hukum seseorang, aparat tidak boleh memperlakukan ia secara kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabatnya sebagai seorang manusia,” ujar Usman.).

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengaku ada anggota Brimob yang tidak sesuai prosedur dalam menangani aksi massa 22 Mei.

“Polri akan profesional melakukan penegakan hukum terhadap siapapun anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tidak sesuai standar operasi prosedur ketika bekerja,” ujar Dedi.

Baca Juga  Demo Dilanjutkan Rabu: Massa pro-Prabowo Tinggalkan Kantor Bawaslu

‘Penganiayaan’ oleh aparat kepolisian

Dalam video yang sempat viral akhir pekan lalu, terlihat seorang remaja diseret di halaman sebuah halaman masjid yang disebut berada di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak jauh dari lokasi kericuhan.

Oleh lebih dari lima anggota Brimob, pria itu diinjak dan ditendang dan dipukul dengan gagang senapan.

Disebut-sebut, korban yang dipukuli adalah seorang remaja 15 tahun bernama Harun.

Namun kemudian Mabes Polri dengan tegas membantah bahwa orang yang dipukuli dalam video tersebut seorang remaja 15 tahun sebagaimana disebut-sebut di media sosial.

Dedi Prasetyo mengatakan, peristiwa di video itu terjadi di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

Menurutnya, pria yang dipukuli dalam video itu adalah pria berusuia 30 tahun bernama alias Andri Bibir, yang ditangkap karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (25/5), Andri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan turut dihadirkan ke hadapan wartawan.

Ia membenarkan pria yang terdapat dalam video itu adalah dirinya.

“Betul saya, dan kejadian saat itu memang pas di video itu saya sempat melarikan diri tapi ternyata di belakang ada sekomplotan Brimob dan saya kembali ke lapangan, dan di situ saya ditangkap,” jelas Andri.

“Saya bersumpah itu saya dan saya mengalami itu,” tegasnya seraya menambahkan dirinya ditangkap karena mengumpulkan batu untuk dilempar ke polisi. kerusuhan turut dihadirkan ke hadapan wartawan.

Betapapun, aksi penganiayaan yang dilakukan polisi tidak dapat dibenarkan, ujar Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Berdasar temuan awal koalisi masyarakat sipil, penganiayaan tidak hanya dialami oleh Andri saja, namun juga perusuh dan provokator aksi yang lain.

“Beberapa yang ditangkap meskipun dalam posisi yang sudah tidak mungkin melarikan diri, tidak mungkin bisa melakukan perlawanan, masih saja dipukuli. Itu mestinya tindakan-tindakan yang dihindari,” ungkap Andri. tindakan penanganan yang dilakukan polisi menjadi sorotan.

Baca Juga  Prabowo-Sandi: Gugatan MK Bentuk Kekecewaan Masyarakat pada Pemilu 2019

Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menyadari reaksi aparat kepolisian yang menurutnya “tidak proporsional” itu karena aparat mengalami situasi yang sulit,” termasuk penyerangan sekelompok orang terhadap asrama kepolisian, beberapa jam setelah aksi massa berakhir Selasa (22/05) dini hari.

Namun demikian, menurutnya, kepolisian semestinya merespon dengan kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia yang berlaku.

“Respon tersebut harus tetap proporsional dan memang-memang diperlukan dalam menghadapi ancaman nyata terhadap nyawa seseorang petugas, tetapi yang terjadi, sayangnya, terdapat beberapa insiden yang menunjukkan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” ujarnya.

Kekerasan terhadap jurnalis

Arif Maulana dari LBH Jakarta menambahkan, selain penganiayaan dan kekerasan terhadap petugas medis, banyak juga temuan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang meliput aksi tersebut.

“Terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menghalang-halangi, bahkan ada juga tindakan kekerasan terhadap jurnalis, padahal mereka sedang menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Pers, yang mestinya dilindungi,” ujar Arif.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengungkapkan setidaknya 20 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada 21-22 Mei.

Kasus kekerasan tersebut terjadi di beberapa titik kerusuhan di Jakarta, yaitu di kawasan MH Thamrin, Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta. Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut

Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, mengungkapkan kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, penghapusan video dan foto hasil liputan, pelemparan batu, hingga pembakaran motor milik jurnalis.

“Beberapa kasus di antaranya, aparat kepolisian melarang jurnalis merekam aksi penangkapan orang-orang yang diduga sebagai provokator massa,” ujar Asnil dalam keterangan tertulisnya. ngunjuk rasa bentrok dengan aparat pada 22 Mei 2019.

Padahal, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik.

Baca Juga  Irjenal Tutup Kegiatan Wasrik di Dispenal

Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dimana setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta.

Korban masih anak-anak

Usman Hamid melanjutkan insiden lain yang menunjukkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, adalah banyak ditemukannya korban, baik meninggal dan terluka, yang masih anak-anak.

“Pihak kepolisian harus segera menyelidikinya secara menyeluruh dan bekerja sama dengan Komnas HAM agar hasil-hasil penyelidikannya juga betul-betul diterima masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas kepolisian,” kata dia.

 

Demo 22 Mei: Dari sampah berserakan hingga bunga untuk aparat keamanan

Setidaknya, dua korban meninggal akibat aksi demo 22 Mei teridentifikasi masih anak-anak, yakni Widianto Rizky Ramadan (17 tahun) dan Reyhan Fajari (16 tahun).

Penyebab kematian Rizky yang merupakan siswa kelas tiga sekolah menengah atas meninggal di RSUD Tarakan, akibat luka di leher, yang diduga bekas tembakan peluru karet.

Sementara penyebab kematian Reyhan yang meninggal di RSAL Mintoharjo, hingga kini belum diketahui.

Sementara Arif Maulana dari LBH Jakarta mengatakan perlunya investigasi khusus untuk mencari bukti-bukti insiden ini., 23 Mei 2019.

Lebih lanjut Arif melanjutkan, kepolisian memiliki peraturan internal, yaitu Perkap Kapolri mengenai bagaimana penggunaan kekuatan mereka ketika menghadapi kasus-kasus tertentu. Semestinya, ini menjadi acuan aparat ketika bekerja.

“Bahkan ketika menghadapi massa aksi, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dari situlah indikator yang harus ditentukan apakah sebetulnya polisi melakukan kesalahan prosedur atau tidak,” imbuhnya.

Sementara Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan akan menindak tegas anggota kepolisian yang kedapatan melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar operasi prosedur ketika bekerja.

“Nanti akan diperiksa dan akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan prosedur hukum yang berlaku sesuai di internal kepolisian,” tegas Dedi. (BBC/her)