Press "Enter" to skip to content

Bila Ada Bukti, MK Bisa Kabulkan Petitum Pendiskualifikasian Jokowi-Ma’ruf 

Social Media Share

JAKARTA, NP – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai petitum untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi, asalkan dalil bahwa paslon tersebut melakukan pelanggaran pemilu dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, bisa dibuktikan dan diyakini hakim konstitusi.

“Jadi, (jika) terbukti dan diyakini, baru Mahkamah Konstitusi bisa pergi sampai sejauh itu (mendiskualifikasi capres-cawapres, red.),” ungkap Margarito kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya, perdebatan muncul terkait wewenang MK yang menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 8 Peraturan MK nomor 4 tahun 2018, hanya berfokus pada putusan atas hasil penghitungan suara.

Namun Margarito mengatakan wewenang MK lebih luas dari sekadar memutus hasil penghitungan suara saja, berdasarkan UUD 1945 Pasal 24c.

Prabowo tuntut diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf

Salah seorang anggota tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, membenarkan kubunya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon presiden Jokowi-Ma’ruf dari pemilihan presiden 2019 karena dianggap apa yang mereka sebut pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Poin itu termasuk salah satu dari tujuh tuntutan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi, dalam dokumen yang beredar sejak Minggu (26/05).

Tujuh tuntutan itu termasuk sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi pada Jumat (24/05) lalu ke MK.

Teuku Nasrullah, salah satu anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyatakan tidak menjamin dokumen yang beredar itu sama dengan yang mereka daftarkan ke MK, dan menyatakan “Isi materi gugatan kami yang ada di situ belum pernah kami bacakan di depan sidang.”

Namun kepada wartawan BBC News Indonesia Rivan Dwiastono, Senin (27/5), Teuku Nasrullah membenarkan sejumlah poin-poin petitum yang diserahkan kepada MK.

Baca Juga  Budi Gunawan, Wiranto, Luhut dan Gories Mere Jadi Sasaran Pembunuhan: 'Selangkah Lagi Sentuh Jokowi'

Diantara yang dibenarkan oleh Nasrullah selain permohonan diskualifikasi Jokowi-Maruf adalah alasan di balik itu yang disebutkan bahwa “pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif”.

Poin lain permohonan agar MK, “Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum” tentang penetapan hasil pemilihan umum baik pilpres maupun pileg.

Meski tidak bisa memastikan bahwa seluruh isi dokumen tersebut asli, Teuku membenarkan bahwa poin-poin petitum di atas termasuk ke dalam permohonan PHPU yang diserahkan kepada MK.

“Iya, kami ajukan dalam gugatan itu,” imbuhnya.

Nasrullah tidak bersedia membahas lebih jauh isi petitum dengan mengatakan “tidak pada tempatnya kami berbicara terlebih dahulu kepada orang-orang di luar pengadilan”.

Ia juga mengatakan permohonan dan bukti yang diserahkan Jumat (24/5) lalu masih akan diperbaiki dan ditambah hingga waktu registrasi permohonan pada 11 Juni mendatang.

“Kami punya hak untuk melakukan revisi-revisi sebelum disampaikan kepada publik,” kata Nasrullah.

Jumat pekan lalu, melalui tim kuasa hukumnya yang hadir, yaitu Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana, Prabowo-Sandi menggugat hasil pilpres 2019 dengan menyerahkan menyerahkan “51 alat bukti” ke Mahkamah Konstitusi.

Bukti tersebut, menurut Bambang, merupakan “kombinasi antara dokumen, dan saksi, ada saksi fakta dan saksi ahli.” (BBC/her)

(Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat menghadiri sidang sengketa hasil pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi–Getty Image)