Press "Enter" to skip to content

Aparat Dinilai Represif, MER-C Akan Lapor ke Mahkamah Internasional

Social Media Share

JAKARTA, NP –  Organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengecam keras tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam menangani demonstran menolak kecurangan Pemilihan Umum 2019, berlangsung di Jakarta, 21-23 Mei.

Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Sabtu (25/5), Jose Rizal Jurnalis selaku pendiri dan Dewan Penasihat MER-C mengatakan berdasarkan laporan dan pantauan tim MER-C di lapangan, aparat keamanan menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan dan senjata api.

Jose Rizal mengatakan aparat keamanan menembak anak kecil, mengejar demonstran hingga ke dalam masjid, menembak dalam jarak dekat, menembak orang yang sudah jatuh, tidak memakai meriam air terlebih dahulu tetapi langsung menembakkan gas air mata, menggunakan peluru karet dan peluru tajam.

Menurut versinya, dalam demonstrasi tersebut, polisi terkesan menghalangi petugas medis melakukan evakuasi dengan melarang ambulans masuk ke daerah konflik. Selain itu, aparat keamanan juga menyerang ambulans dan tim medis. Sebelumnya diberitakan polisi menyerang anggota tim medis dari Dompet Dhuafa di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat unjuk rasa pada 22 Mei.

Padahal, lanjut Jose Rizal, dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 disebutkan personel medis yang secara eksklusif terlibat dalam pencarian, pengumpulan, pengangkutan, atau perawatan orang luka atau sakit, atau dalam pencegahan penyakit, staf yang secara eksklusif terlibat dalam administrasi unit medis dan perusahaan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Bukti Peluru Tajam dan Peluru Karet

Pada kesempatan itu, Jose Rizal menunjukkan bukti peluru tajam dan peluru karet yang dipakai aparat keamanan dalam menangani demonstran. Namun dia menolak di mana dan kapan kedua barang bukti itu ditemukan.

Baca Juga  Kapushidrosal : Survei KRI Spica -934, Jamin Keselamatan Bernavigasi di ALKI

Jose Rizal menegaskan korban yang meninggal dalam suatu demonstrasi akibat kekerasan, baik ditembak maupun dianiaya, merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab, menurut hukum internasional, dalam kondisi perang sekali pun, hak-hak warga sipil harus dilindungi. Anak-anak, perempuan, orang tua, dan tokoh agama tidak boleh diserang atau dibunuh. Rumah ibadah pun tidak bisa menjadi target serangan. Apalagi hanya demonstrasi yang berujung rusuh.

Jose Rizal menekankan aparat sedianya tidak menangani demonstran dengan gaya militer atau menggunakan kekerasan dan kekuatan berlebihan.

Oleh karena itu, MER-C berencana melaporkan kejahatan kemanusiaan terjadi selama rusuh 21-23 Mei itu ke Mahkamah Internasional.

“Kita tidak punya pretensi untuk politik praktis tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan ini dihargai di mana-mana, oleh agama apapun, oleh bangsa manapun, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang diluar yang sudah disepakati sebagai nilai-nilai kemanusiaan,” kata Jose Rizal.

Ketika ditanya siapa yang akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional, Jose Rizal belum mau menjawab. Ia hanya bilang biasanya yang bertanggung jawab adalah pengambil kebijakan dan komando. Namun dia menyerahkan hal tersebut kepada tim hukum MER-C.

Jose Rizal menegaskan rencana melaporkan rusuh 21-23 Mei ke Mahkamah Internasional bukan karena alasan sakit hati atau ada tim MER-C yang diserang, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggar. (VOA/her)