Khafidlul Ulum
Analis Komunikasi Politik
Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang. Prabowo akan menjadi Presiden RI ke-8.
Prabowo pun mulai menyiapkan nama-nama yang akan menjadi anggota kabinetnya. Baik yang akan menjadi menteri maupun kepala lembaga setingkat menteri. Masyarakat menunggu siapa saja sosok yang akan menjadi pembantu Prabowo.
Jumlah kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan lebih gemuk atau gemoy dibanding kabinet Jokowi – Ma’ruf. Hal itu nampak dari upaya DPR melakukan revisi UU Kementerian. Salah satu poin pentingnya adalah menghapus batas 34 kementerian dan menyerahkan sepenuhnya sesuai kebutuhan presiden.
Dengan penghapusan batas 34 kementerian, maka Prabowo memiliki kebebasan untuk menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhannya. Kalau tidak ingin menambah jumlah kementerian, untuk apa mereka menghapus batas 34 kementerian?
Kabinet Prabowo juga akan lebih gemoy karena jumlah partai politik yang bergabung dengan Prabowo juga sangat besar. Hampir semua partai di parlemen ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang sampai saat ini belum mengambil sikap, apakah akan bergabung atau di luar pemerintahan.
Belum lagi partai politik non parlemen yang juga ikut mendukung Prabowo. Dengan banyaknya partai politik pendukung, maka Prabowo akan berusaha untuk memberikan bagian kue kekuasaan dalam pemerintahannya.
Apalagi Prabowo juga berusaha merangkul semua pihak untuk mendukung pemerintahannya mendatang. Jabatan di kabinet tentu menjadi jawaban untuk menampung kepentingan politik partai pendukung.
Selain itu, Prabowo juga mengusung program makan bergizi gratis. Kabarnya Prabowo ingin membentuk kementerian khusus yang menjalankan program yang akan menyedot anggaran sangat besar itu.
Dengan pertimbangan itu, maka jumlah kabinet Prabowo bisa lebih dari 34 kementerian. Bahkan, bisa tembus 40 kementerian lebih. Tentu, sah-sah saja menambah jumlah kementerian. Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.
Pertama, efisiensi. Aspek efisiensi harus menjadi perhatian dalam pembentukan kementerian. Sebab, penambahan kementerian jelas akan membutuhkan anggaran cukup besar.
Jadi, jangan sampai penambahan kementerian baru itu hanya membuang-buang anggaran atau pemborosan tanpa kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kedua, efektifitas. Artinya kementerian baru itu betul-betul bisa bekerja dengan baik, tepat, dan berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan kementerian yang tugas dan kewenangannya tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain.
Ketiga, Prabowo harus memilih sosok yang tepat sebagai menteri. Yaitu, tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas, sehingga bisa menjalankan amanah dengan baik.
Prabowo jangan mau didekte untuk memilih atau menunjuk orang yang tidak tepat, karena hal tersebut akan menjadi penghambat dan beban dalam pemerintahan. Kita tunggu apakah Kabinet Gemoy Prabowo nantinya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.***
Be First to Comment