Oleh: Said Latuconsina
(Pemerhati isu-isu Maritim)
Negeri Lautan, Potret Tantangan Kesehatan
Maluku, provinsi dengan julukan “seribu pulau”, adalah negeri maritim dengan 93 persen wilayahnya berupa perairan, dan hanya 7 persen daratan. Potensi lautnya yang begitu besar adalah berkah sekaligus tantangan.
Bentang geografis yang tersebar membuat mobilitas antarpulau tidak mudah. Perjalanan menggunakan perahu kecil di tengah cuaca yang kerap berubah menjadikan laut berfungsi ganda: penghubung sekaligus penghalang.
Julukan seribu pulau bukan hanya simbol keindahan, tetapi juga cermin paradoks, sumber kebanggaan sekaligus tantangan dalam pemerataan layanan publik, terutama di bidang kesehatan.
Di Maluku, akses rujukan medis nyaris selalu bergantung pada jalur laut. Pasien dalam kondisi darurat sering harus melawan gelombang besar dan angin kencang demi mencapai rumah sakit rujukan.
Sarana transportasi yang tersedia pun terbatas, sebagian besar kapal kecil milik warga belum memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki fasilitas medis darurat. Situasi ini membuat laut yang diharapkan menjadi jalur penyelamat, justru kadang berubah menjadi penghalang yang dapat menunda bahkan menggagalkan upaya penyelamatan nyawa. Bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil, laut adalah paradoks: gerbang menuju harapan, namun juga pengingat akan rapuhnya akses hidup.
Kisah nyata di Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, bisa menjadi contoh. Seorang ibu hamil mengalami pendarahan hebat saat proses persalinan. Puskesmas setempat tidak mampu memberikan penanganan lanjutan karena keterbatasan fasilitas. Rujukan satu-satunya adalah ke rumah sakit di pusat kabupaten. Namun perjalanan itu penuh rintangan. Malam hari ombak tinggi, perahu motor tak bisa berangkat sehingga keluarga harus menunggu berjam-jam. Setelah berhasil menyeberang, mereka masih harus menghadapi jalur darat dengan kondisi jembatan putus. Pasien ditandu melewati sungai sebelum naik kendaraan menuju rumah sakit. Namun, ketika tiba, kondisinya sudah sangat kritis dan nyawanya tak tertolong.
Kisah seperti ini bukan hanya satu-dua kali terdengar. Di Maluku, laut yang membentang di antara pulau-pulau bukan hanya sekadar pembatas wilayah, melainkan juga jurang kesenjangan kesempatan hidup.
Membuka Sekat Laut
Selain tantangan alam, jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan juga menjadi penghalang serius bagi masyarakat Maluku. Sebuah riset yang dipublikasikan di PLOS Global Public Health (2023) menemukan bahwa semakin jauh jarak ke layanan medis, semakin kecil kemungkinan masyarakat memanfaatkannya. Bukan karena enggan berobat, melainkan karena perjalanan yang terlalu panjang, melelahkan, bahkan berisiko di tengah kondisi cuaca laut yang tak menentu.
Menyadari kenyataan itu, pemerintah telah berupaya “membuka sekat laut” agar akses layanan kesehatan bisa lebih dekat. Sejak 2017, Kementerian Kesehatan meluncurkan program ambulans laut di beberapa titik di Maluku. Armada ini dilengkapi peralatan medis dasar, meski jumlahnya masih jauh dari ideal. Di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut melalui Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) IX juga menghadirkan ambulans laut khusus untuk evakuasi darurat.
Upaya lain adalah pengembangan sistem gugus pulau: satu rumah sakit pusat menjadi rujukan bagi sejumlah puskesmas satelit di pulau-pulau kecil. Sistem ini diharapkan bisa mempercepat alur penanganan pasien.
Program Nusantara Sehat pun dijalankan, dengan mengirim dokter, perawat, bidan, hingga tenaga farmasi ke pulau-pulau terpencil secara bergiliran. Pemerintah bahkan menyediakan insentif khusus bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah dengan akses sulit, agar distribusi layanan tidak timpang.
Selain itu, puskesmas dituntut selalu siaga dengan logistik obat-obatan dan tenaga kesehatan yang cukup. Tujuannya jelas: pasien bisa segera ditangani sementara sebelum dilakukan rujukan.
Namun, semua langkah ini masih menyisakan celah besar. Dengan ratusan pulau yang tersebar luas, cakupan layanan masih jauh dari kata memadai.
Mengurai Persoalan
Mengurai persoalan tanpa menghadirkan jawaban hanyalah menambah panjang daftar keluhan. Karena itu, ketika berbicara tentang kesehatan di Maluku, yang kita butuhkan bukan sekadar mengidentifikasi masalah, melainkan menata solusi yang bisa benar-benar dijalankan. Solusi ini tidak selalu berbentuk pembangunan fasilitas baru, melainkan juga strategi cerdas dalam mengelola sumber daya, memperkuat kerja sama lintas pihak, dan memastikan setiap warga di pulau besar maupun kecil memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan tepat.
Pertama, jejaring ambulans laut berbasis gugus pulau. Mustahil setiap desa memiliki kapal medis sendiri. Lebih realistis jika kapal ditempatkan di titik strategis untuk melayani beberapa pulau sekaligus, dengan pola hub-and-spoke. Kapal yang dioperasikan pun harus memenuhi standar minimal, seperti ranjang pasien, tabung oksigen, dan tenaga paramedis.
Kedua, skema pembiayaan yang berkelanjutan. Kapal membutuhkan bahan bakar, perawatan rutin, dan kru yang terlatih. Jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), upaya ini akan cepat terhenti. Perluasan manfaat BPJS/JKN agar mencakup biaya rujukan laut menjadi sangat penting. Sektor swasta bisa berperan lewat program Corporate Social Rensponsibility (CSR), sementara koperasi desa dapat dilibatkan mengelola kapal agar tetap produktif di luar kondisi darurat.
Ketiga, pembangunan infrastruktur last-mile. Jalan desa, jembatan kecil, dan dermaga sederhana sering dipandang sepele, padahal titik ini justru paling krusial. Pasien harus bisa segera diantar ke dermaga tanpa hambatan. Tanpa akses dasar ini, ambulans laut hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi nyata.
Keempat, kolaborasi multipihak. Pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri. Perusahaan perikanan, minyak, tambang atau jasa transportasi yang beroperasi di wilayah Maluku dapat membantu penyediaan armada maupun pembangunan dermaga. Sementara warga lokal bisa dilatih menjadi awak kapal darurat sehingga ada rasa kepemilikan yang kuat dari masyarakat.
Kelima, pemanfaatan teknologi digital. Telemedis memungkinkan pasien dipantau sejak gejala awal, bahkan sebelum kapal bergerak. Koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, dan tim di kapal pun akan lebih cepat, transparan, dan efisien.
Dengan menata solusi seperti ini, harapan warga Maluku untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara bukanlah angan-angan kosong. Laut memang tidak bisa dihilangkan, tetapi dengan strategi yang tepat, lautan tidak lagi menjadi pemisah, melainkan jembatan penyelamat kehidupan.
Menutup Jarak, Menyelamatkan Nyawa
Transportasi di Maluku bukan sekadar soal kapal atau jalan. Ini menyangkut soal hidup dan mati. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat kepulauan yang kesulitan menikmatinya.
Cerita ibu di Pulau Gorom hanyalah satu potret kecil dari banyak tragedi serupa. Di Kepulauan Banda, seorang anak penderita demam berdarah terlambat dirujuk karena badai menghentikan laju kapal. Di Seram Utara, seorang nelayan yang kecelakaan laut harus menunggu seharian penuh sebelum bisa dibawa ke rumah sakit. Bahkan, di Pulau Moa, Maluku Barat Daya, seorang pasien yang mencoba berobat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghembuskan napas terakhir setelah dua malam berlayar. Semua kisah ini berpangkal pada satu masalah mendasar, yakni akses transportasi yang terbatas.
Sudah saatnya persoalan ini ditangani dengan keseriusan penuh. Program pemerintah yang telah berjalan perlu dievaluasi secara jujur untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan. Terobosan baru harus diciptakan, dengan melibatkan sektor swasta dan memberdayakan masyarakat lokal.
Laut di Maluku jangan lagi dipandang sebagai penghalang, tetapi harus menjadi jembatan keselamatan. Karena di Maluku, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh dokter, obat, atau rumah sakit. Kesehatan juga ditentukan oleh perahu yang bisa berlayar tepat waktu, dermaga yang kokoh, jalan kecil yang menghubungkan rumah ke pantai, hingga jembatan yang melintas di atas sungai.
Jika semua itu bisa kita bangun bersama, maka Maluku benar-benar akan layak disebut negeri seribu pulau, bukan hanya indah dipandang, tetapi juga adil dalam menjaga kesehatan warganya.***
Be First to Comment