JAKARTA, NP- Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) terus berlangsung dan semua pihak yang terlibat terus bekerja keras agar penyelesaiannya sesuai target.
Deputi Bidang Sarana & Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim mengungkapkan fokus pembangunan IKN saat ini adalah di kawasan inti yang pencapaiannya sudah mencapai sekira 23%.
“Jadi semuanya berkat kerja kerasnya teman-teman di PUPR yang siap di lapangan sesuai dengan target dan rencana,” ujar Silvia Halim dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Geliat IKN Menyongsong Masa Depan’ pada Senin (6/7/2023).
Di kawasan strategis nasional ini, menurut Silvia, secara umum telah dialokasikan lahan seluas 324.000 hektar. Dari jumlah itu, luas daratan yang dialokasikan mencapai 256.000 ha. Dari luas daratan itu, 56.000 ha dialokasikan untuk kawasan IKN dan dari jumlah itu, terdapat kawasan IKN itu, kawasaan intinya dialokasikan seluas 6.600 hektar.
Di dalam kawasan inti itu akan bisa ditemukan Sumbu Nusantara, kemudian Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga dan juga hunia untuk ASN-Hankam.
Silvia mengatakan semua progres pembangunan yang tengah dilakukan masih on track sehingga pihak Otorita IKN optimis bahwa pembangunan dapat selesai sesuai dengan rencana.
“Tentu saja berbagai kegiatan pembangunan seperti bendungan dan penyediaan air baku progressnya sudah 80 hingga 90 persen,” imbuhnya.
Mengenai skema pembiayaan, Silvia mengatakan skema pembiayaan yang dijalankan saat ini adalah 20% pembiayaan dari APBN dan 80% berasal dari investasi.
“Sampai hari ini kita sudah menerima sekitar 150-an proposal, dan sekitar 90 an (proposal) yang bisa kita lihat serius dan sesuai dengan harapan kita. Kita akan lihat lagi satu persatu kesiapan mereka apa yang mereka tawarkan. Baik itu dari segi desain sampai skema investasi itu apakah visible,” ujar Silvia.
Pada kesempatan sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 selaku inisiator Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Andrinof Chaniago optimis pembangunan proyek IKN berjalan sesuai cetak biru yang dirancang pemerintah.
Dari progres pembangunan yang ia pantau baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa dibilang luar biasa.
“Kalau progres sejauh saya pantau baik langsung maupun tidak langsung, ini luar biasa. Saya salut khususnya tim dari Kementerian PUPR dan juga tentu Tim IKN ya, betul-betul total melakukan manajemen proyek yang all out,” kata Andrinof.
Adrinof mengungkapkan banyak progres yang mulai terwujud dalam kawasan inti. Ia mencontoh, pembanguan rumah pekerja yang sudah rampung hingga badan jalan yang selesai dalam tempo 3 hingga 6 bulan.
“Progres seperti ini adalah sesuatu yang baru dalam proyek infrastruktur. Hal ini menunjukan kesiapan serta keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pembangunan pemindahan ibu kota negara baru ini,” ujarnya.
Selain progres yang ada, Andrinof menjelaskan, faktor yang membuatnya optimis rampungnya proyek ini adalah keterlibatan Presiden Joko Widodo yang mengawasi langsung progres pembangunan IKN. Kepala Negara langsung turun ke lapangan meninjau lokasi pembangunan rutin sekali dalam tiga bulan.
Menurut Adrinof, masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan sebuah kota baru, khususnya yang menjadi tempat pemindahan ibu kota negara baru, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Paling cepat memakan waktu 10 tahun dan paling lambat 15 tahun.
“Khususnya lagi kota-kota baru yang menjadi tempat pindahnya ibu kota, memang 10 tahun Itu paling cepat dalam catatan kita. Saya rasa, dengan studi di 30 negara lebih waktu itu, kita lihat durasinya memang sekitar 10 sampai 15 tahun,” beber Andrinof.
Ia menyarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait fokus membangun kawasan inti. Sebab sumber pendanaannya jelas yakni bersumber dari angaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini, tegasnya, akan menarik sektor swasta sebagai investor untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di kawasan penunjang.
“Untuk kawasan inti, saya sih yakin 4 tahun sudah selesai. Karena ini sumber biayanya pasti, yaitu APBN. Kalau dana APBN ditaroh rata-rata Rp25 Triliun per tahun, ya 5 tahun saya rasa itu (pembangunan-red) tuntas ya,” ujarnya.
Adrinof mengatakan IKN merupakan alat sekaligus proyek strategis dalam rangka membangun Indonesia menjadi lebih sejahtera dengan adanya pemerataan pembangunan. Untuk itu, membangun kawasan sekitar IKN merupakan suatu hal yang penting.
“Maka dari itu, potensi daerah-daerah yang berada 30 hingga 35 Km, sebagai kota-kota baru juga perlu direncanakan dari sekarang. Artinya perencanaan wilayah dan antar wilayah di Kalimantan Timur maupun Kalimantan tentu harus dijalankan secara seiring,” tukasnya.
Andrinof lantas meminta pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, agar memahami posisi daerahnya dalam memetaskan potensi daerah masing-maising.
“Misalnya Tenggarong itu potensinya luar biasa untuk menjadi kota wisata setelah hadirnya IKN di Kutai Kertanegara, dan Panajem Paser Utara itu, yang jaraknya tempuh perjalanannya hanya sekitar 1 hingga 1,5 jam dari Tenggarong. Sementara Tenggarong juga secara infrastruktur dasar pariwisata juga sudah siap,” terang Adrinof.(dito)
Be First to Comment