Press "Enter" to skip to content

PAM dan FMPH Sultra Pertanyakan Kasus Ketua DPRD Bombana

Social Media Share

JAKARTA, NP – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Aktivis Muda (PAM) Sulawesi Utara Persatuan Aktivis Milenial Sulawesi Tenggara, dan Forum Mahasiswa Pemerhati Hukum Keadilan (FMPH) Sultra, bertandang di Polda Sultra. Mereka mempertanyakan kasus Ketua DPRD Bombana terkait pencabutan badik di Ruangan Sidang DPRD.

Koordinator Lapangan (Korlap), Enggi Saputra mengatakan sangat menyayangkan sikap Polres Bombana yang sampai hari ini belum menetapkan Andi firman selaku Ketua DPRD Bombana sebagai tersangka pencabutan badik pada tanggal 7 Januari 2019 yang lalu, dimana pada saat itu rapat internal DPRD Bombana membahas evaluasi Tahuan 2018.

“Di dalam orasi nya meminta Polda Sultra agar segera mengambil alih kasus Ketua DPRD Bombana, karena melihat Polres Bombana tidak objektif dalam penanganan kasus tersebut. Di mana dalam kasus ini, Polres Bombana menetapkan dua tersangka bukan Andi Firman selaku oknum yang di duga melakukan pencabutan badik,” kata Enggi, di Jakarta, Jumat, (19/7/2019).

Enggi lebih jauh mengatakan, pihak nya diterima hearing di Polda Sultra.

“Di Reserse, tanggapannya Polda Sultra akan segera mengambil alih kasus dan menyelidiki terkait pencabutan badik Ketua DPRD,” ujarnya. (Ire)

Baca Juga  Satgas Pamtas 643 Kembali Gagalkan PMI Non Prosedural di Perbatasan