Press "Enter" to skip to content

Anies Wacanakan Pembebasan PBB Khusus: Akankah Tepat Sasaran?

Social Media Share

JAKARTA, NO – Wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperluas kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) dipertanyakan sejumlah pihak.

Anies mengatakan akan membebaskan PBB tidak hanya bagi rumah yang nilainya di bawah Rp1 miliar, tapi juga bagi veteran kemerdekaan hingga mantan pejabat dan purnawirawan TNI dan Polri.

Namun, pengamat ekonomi memandang insentif pajak harusnya hanya diberlakukan bagi warga yang kurang mampu.

Rencana tersebut disampaikan Anies saat membantah pemberitaan yang mengatakan dia akan menghentikan kebijakan pelepasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah warga yang harganya di bawah Rp1 miliar setelah ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2019.

Pergub itu menyebut peraturan terkait pelepasan kewajiban membayar PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

Peraturan pembebasan pajak itu sebelumnya dimulai pada era mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Polemik timbul sesaat setelah pergub itu terbit karena beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa Anies akan menghentikan kebijakan tersebut selepas akhir tahun ini.

Anies Membantah

Anies membantah bahwa ia akan menghentikan kebijakan itu. “Pembebasan PBB itu diteruskan, bahkan kita perluas, bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara,” kata Anies.

Anies mengatakan kebijakan pembebasan PBB memang dibuat tiap tahun. Di tahun ini, lanjutnya, peraturan itu memuat jangka waktu hingga 31 Desember 2019 karena ia mengatakan peraturan itu akan diperluas.

“Revisi (peraturan) itu bukan berarti dihilangkan, revisi kan bisa ditambah. Kalau misalnya sekarang Rp1 miliar, boleh nggak besok jadi di bawah Rp2 miliar? Boleh kan?” kata Anies.

Baca Juga  Kolinlamil Gelar Mudik Gratis bagi Prajurit

Mereka yang Bebas Pajak

Anies menyebut bahwa ke depannya, orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara akan dikecualikan dari kewajiban membayar pajak bangunan.

Mereka, kata Anies, adalah pahlawan nasional, veteran kemerdekaan, perintis kemerdekaan, penerima bintang jasa pengabdian dari presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan gubernur, dan wakil gubernur

Kelompok tersebut sampai anak cucunya, atau tiga generasi, mendapatkan hak itu selama tinggal di rumah tersebut dan tidak mengubah rumah untuk tujuan komersial. membayar pajak bangunan.

Anies memberi contoh tentang apa yang terjadi pada keluarga pahlawan nasional, Adam Malik, Mohamad Hatta, hingga mantan gubernur DKI pertama Ali Sadikin, hingga aturan ini perlu diberlakukan.

“Ada rumahnya pak Adam Malik di Menteng sudah tidak lagi digunakan keluarga. Rumahnya Bung Hatta itu semua anak cucunya yang harus menanggung. Sama dengan para gubernur dan wagub,” kata Anies.

Kayak Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin keluarganya membayar Rp180 juta per tahun. Padahal Bang Ali adalah orang yang sangat berjasa bagi Jakarta,” katanya.

Ia melanjutkan, hak yang sama akan diberikan kepada pihak-pihak yang mengabdi untuk negara yaitu purnawirawan TNI/Polri, pensiunan PNS, guru, dosen yang mengajar purna waktu, dan mantan guru dan dosen.

“Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan,” kata Anies.

Kebijakan Populis

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, yang membawahi urusan keuangan, Jhonny Simanjuntak, menyebut wacana yang dicetuskan Anies cenderung bersifat populis dan berpotensi salah sasaran.

Ia mempertanyakan langkah Anies untuk mengubah kebijakan mantan gubernur BTP yang dinilainya sudah ideal karena tidak memilah kelompok masyarakat, tapi menyamaratakan kebijakan pajak bagi semua bangunan yang harganya di bawah Rp1 miliar.

Baca Juga  KKP dan Kemlu Pulangkan 14 Nelayan Indonesia dari Australia

Menurutnya, kelonggaran pajak lebih pantas diberikan untuk warga DKI Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah, bukan kelompok-kelompok masyarakat yang disebutkan Anies, yang mungkin saja mampu untuk membayar pajak.

“Kalau saya mengatakan ini adalah populisme yang mau dimainkan… Purnawirawan itu banyak yang kaya-kaya lho. Mungkin mereka juga nggak mau. Banyak yang penghasilannya besar,” kata Jhonny.

Di sisi lain, anggota Komisi C, Cinta Mega, mengatakan ia merekomendasikan bahwa penghapusan pajak harus didasari dengan pengajuan pihak terkait.

“Purnawirawan yang jenderal kan masih kaya-kaya dari zaman dulu, (tapi) ada yang nggak. Jadi berdasarkan pengajuan-pengajuan itu kita proses,” katanya.

Setelah itu, katanya, pemda harus melakukan investigasi dan monitoring untuk melihat apa orang-orang tersebut layak dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Cinta mengatakan kebijakan ini tidak akan mengganggu pendapatan pajak daerah jika pemerintah daerah mampu menggenjot pendapatan pajak dari sektor lain, misalnya, PBB untuk bangunan-bangunan komersil, pajak parkir, dan sebagainya.

Menunggu Kebijakan Pemprov

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pada prinsipnya insentif pajak harus diberikan kepada warga yang tidak mampu.

Ia mengatakan untuk kalangan para guru, misalnya, kebijakan tersebut bisa dimengerti karena pengabdian para pengajar tinggi sedangkan kontraprestasinya terbatas.

“Tapi kalau mantan pejabat apa urgensinya?” kata Enny.

Enny mengatakan pemerintah daerah perlu membuat kajian yang menjelaskan manfaat kebijakan itu.

“Jadi (kebijakan) nggak hanya berdasarkan feeling, tapi harus ada kalkulasinya,benchmark-nya. (Kebijakan ini) akan menjadi tidak populis kalau ada kajiannya,” ujarnya. (BBC/her)