Press "Enter" to skip to content

Rugikan Konsumen, Kemendag akan Tindak Tegas Penyedia Jasa Parkir

Social Media Share

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono. (red)

JAKARTA, NP – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)  akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang merugikan konsumen.

“Kita akan menindak tegas mereka yang diduga melakukan pelanggaran, berupa pencantuman klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen. Dugaan pelanggaran ini ditemukan saat dilakukan pengawasan di sejumlah provinsi di Indonesia,”kata Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono pada Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Jakarta, Senin (2/9).

Veri menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan secara berkala ke beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Hasil pengawasan Iayanan jasa perparkiran banyak sekali ditemukan dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku terkait aspek operasional. Jika terbukti melanggar, akan kami tindak tegas,”tegas Veri.

Untuk diketahui klausul baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Definisi ini berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut Veri mengatakan, aspek operasional yang dilanggar, yaitu klausul “Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan” yang biasa tertera pada tiket/karcis parkir, spanduk, dan papan informasi/pengumuman di area perparkiran.

Ditjen PKTN akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha jasa perparkiran terkait dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku.

Veri mengungkapkan, pengawasan terhadap jasa pelayanan perparkiran akan terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Apabila di kemudian hari ditemukan pelaku usaha jasa perparkiran melakukan pencantuman klausul baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga  Dirjen GTK Supriano : Peran Guru tidak Tergantikan Teknologi

“Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen Indonesia dan mewujudkan ketertiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan jasa perparkiran,”imbuhnya.

Selain itu, pengawasan jasa layanan perparkiran juga meliputi pengawasan terhadap tera dan tera ulang yang terdapat pada alat dan mesin parker. lni sesuai Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Tumbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Sementara itu Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ojak Simon Manurung menegaskan, pencantuman klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan itu disebutkan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabiIa menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

Kepada penyedia jasa perparkiran yang diduga melakukan pelanggaran, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengamanan terhadap dispenser tiket/karcis, spanduk, dan lain-lain.

“Pelanggaran terhadap pencantuman klausul baku dalam Pasal 62 ayat (1 ) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda Paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah),” ungkap Ojak.  (red)