Presiden Prabowo Subianto memastikan stok dan harga pangan nasional tetap terkendali selama Ramadan hingga Idulfitri.(Foto: Ist)
JAKARTA, NP — Kondisi gejolak geopolitik di Timur Tengah yang membayangi sejak awal Ramadan tahun ini membuat pemerintah, di bawah komando Prabowo Subianto, bersiaga mengantisipasi implikasinya. Di sektor pangan, terdapat potensi imbas yang dapat mendorong fluktuasi harga di dalam negeri.
Kendati demikian, Presiden memastikan jajarannya telah berupaya maksimal menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan. Kepala Negara pun mengapresiasi hasil gotong royong tersebut sebagai kinerja yang baik.
“Dengan (adanya) perang, (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job,” ujar Presiden saat menanggapi Najwa Shihab dalam tayangan video “Presiden Prabowo Menjawab !!!” yang diunggah Kamis (19/3/2026).
Indonesia sendiri, lanjut Presiden, telah bersiap sejak jauh hari menghadapi potensi gejolak global. Sektor pangan dinilai sebagai kebutuhan paling mendasar yang harus dijamin ketersediaannya, sekaligus menjadi fondasi kemandirian bangsa.
“Pertama itu kan pangan, makan. It’s a basic need. Dan di situ saya lihat, common denominator, masalah yang asasi selalu adalah pangan. Jadi itu yang mempengaruhi saya, sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan,” ujarnya dalam diskusi bersama para pakar dan jurnalis.
Presiden juga mengungkapkan bahwa visi swasembada pangan yang diusungnya terinspirasi dari Presiden pertama RI, Soekarno. Pada awal kemerdekaan, sektor pangan dan pertanian menjadi fokus utama pembangunan nasional.
“Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno. Begitu Indonesia merdeka, yang dia urus sebetulnya pangan dan pertanian. Dia yang bikin IPB (Institut Pertanian Bogor). Dia yang selalu ngomong, the hungry stomach cannot wait,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stabilitas harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri terus dijaga agar tetap dalam batas kewajaran. Indonesia, kata dia, telah mencapai swasembada untuk sembilan komoditas pangan strategis.
“Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadan, harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga. Indonesia sudah swasembada sembilan komoditas. Ada tiga yang belum, tapi stoknya banyak. Kami sudah minta semua mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, izin bisa dicabut dan tidak boleh impor lagi,” tegas Amran.
Pemerintah juga mengimplementasikan berbagai program intervensi pangan secara kolaboratif, mulai dari Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.
Hingga 19 Maret, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 42,3 ribu ton, dari target 828 ribu ton pada 2026. Program ini didukung anggaran Rp4,97 triliun, setelah melalui penyesuaian dari usulan awal sebesar 1,5 juta ton.
Adapun pelaksanaan GPM sepanjang Maret telah mencapai 789 kegiatan di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota. Program ini juga diperluas melalui GPM khusus, termasuk penyediaan daging ayam beku berkualitas premium dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).
Program tersebut tersedia di lebih dari 1.200 outlet di 17 provinsi, hasil kolaborasi antara Bapanas dan sejumlah perusahaan pangan. Selain itu, GPM khusus juga digelar untuk komoditas daging sapi dan kerbau dengan harga terjangkau.
Distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng pun telah dimulai sejak awal Maret, dengan percepatan oleh Perum Bulog kepada 33,2 juta penerima di seluruh Indonesia. Salah satu upaya percepatan dilakukan melalui penyaluran serentak di 565 cabang Bulog pada pertengahan Maret.
Dari sisi indikator, stabilitas harga tercermin pada inflasi komponen harga bergejolak (volatile food). Pada Februari 2026, inflasi pangan tercatat 2,50 persen secara bulanan dan 4,64 persen secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka tersebut masih berada dalam target pemerintah di kisaran 3–5 persen, yang menunjukkan bahwa inflasi pangan relatif terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga. (red)
Be First to Comment